Maruf Amin: Khilafatul Muslimin Menyimpang dan Menyalahi Kesepakatan Nasional, NKRI Sudah Final

Sehingga, paham yang berlainan dengan kesepakatan nasional adalah sesuatu yang menyimpang.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Rina Ayu
Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, kelompok Khilafatul Muslimin yang menyebarkan paham Khilafah, menyimpang. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, kelompok Khilafatul Muslimin yang menyebarkan paham Khilafah, menyimpang.

"Saya kira sudah jelas, responsnya dia (Khilafatul Muslimin) itu menyimpang ya," ujar Maruf di kampus Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022).

Maruf menjelaskan, Bangsa Indonesia telah memiliki kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final.

Baca juga: Megawati Ancam Pecat Kader yang Main Dua Kaki dan Bermanuver, Puan: Bukan Ditujukan untuk Oknum

Sehingga, paham yang berlainan dengan kesepakatan nasional adalah sesuatu yang menyimpang.

"Karena kita di Indonesia itu sudah ada kesepakatan, saya menyebutnya itu kesepakatan nasional bahwa negara kita itu negara republik NKRI, itu sudah final," tutur Maruf.

NKRI, kata Maruf, merupakan landasan stuktural Bangsa Indonesia.

Baca juga: Megawati Ancam Pecat Kader PDIP yang Bermain Dua Kaki, Ganjar Dinilai Bakal Main Cantik

Paham Khilafah, menurut Maruf, telah keluar dari kesepakatan Bangsa Indonesia.

"Jadi kalau ada yang khilafah, itu berarti kan menyalahi kesepakatan, menyalahi kesepakatan nasional kita dan sudah menjadi landasan stuktural bangsa kita," papar Maruf.

Sebelumnya, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap Polda Metro Jaya di Lampung, pada Selasa (7/6/2022) pagi.

Baca juga: Dipuji Megawati di Rakernas PDIP, Puan Maharani: Bukan Sinyal Dukungan Capres

Ia ditangkap di Markas Besar Khilafatul Muslimin di Telukbetung, Bandar Lampung, oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Abdul Qadir Baraja dikenakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lalu, Pasal 82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas. (Fahdi Fahlevi)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved