Demo Mahasiswa

Polres Jakpus Sebut Akan Alihkan Medan Merdeka Jika Unjuk Rasa RKUHP Ganggu Lalu Lintas

Kompol Purwanta mengatakan, arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda bersifat situasional.

Warta Kota/Desy Selviany
Aksi unjuk rasa buruh di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aliansi Nasional Reformasi KUHP gabungan mahasiswa dan kelompok organisasi, akan berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta, Selasa (21/6/2022) pukul 14.00 WIB.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta mengatakan, arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda bersifat situasional.

"Masih tentatif," ujar Purwanta saat dikonfirmasi, Selasa (21/6/2022)

Purwanta menyebutkan jajarannya akan menutup Jalan Medan Merdeka Barat, apabila para demonstran berunjuk rasa menutupi jalan tersebut.

"Kalau mahasiswa mau main (unjuk rasa) didekat jembatan penyeberangan orang (JPO) lalu lintas kita alihkan," ungkapnya.

Baca juga: Siang Ini, Mahasiswa akan Demo Mendesak Jokowi untuk Buka Kembali Draf RKUHP

Adapun, jika mahasiswa berunjuk rasa tepat di depan Gedung Sapta Pesona, kata Purwanta, maka Jalan MH Thamrin menuju ke arah Istana Merdeka akan ditutup begitu juga sebaliknya.

Kemudian, para pengendara akan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP akan menggelar aksi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI buka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Demo hari ini mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI agar membuka draf terbaru RKUHP," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo, Selasa (21/6/2022)

Diketahui, RKUHP ditunda pengesahannya oleh pemerintah pada 2019. Namun pembahasannya kini telah dimulai kembali melalui rapat III DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022.

"Sampai saat ini draf terbaru RKUHP belum dibuka ke publik," ujar Bayu.

Baca juga: Judicial Review UU KUHP, Alvin Lim: Jika Disetujui, Penghentian Penyelidikan Dapat Dipraperadilankan

Bayu mengungkapkan, RKUHP hadir untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat luas.

Namun, sampai saat ini, masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draf terbaru RKUHP.

"Padahal terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan di baha bersama secara substansial," ucap Bayu.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved