Elza Syarif Sebut Gugatan Adsuri di PTUN Jakarta Tidak Sah

Elza Syarif menjelaskan, gugatan dikatakan tidak sah karena legal standing penggugat tidak jelas.

Istimewa
Elza Syarif, kuasa hukum PAJ pimpinan Vidi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gugatan Adsuri Yasahardja terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terkait pengesahan pengesahan organisasi Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) pimpinan Ing Ir Vidi Galenso Syarief VDI, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dianggap tidak sah karena tidak memiliki legal standing yang jelas.

Hal itu dikatakan kuasa hukum PAJ pimpinan Vidi yakni Dr Hj Elza Syarief.

Kongres PAJ, 2020 silam telah menetapkan Vidi sebagai Ketua Umum dan mendapat pengesahan oleh Kemenkumham.

Dalam perkara ini, Adsuri menggugat Menkumham agar membatalkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan PAJ pimpinan Vidi Galenso Syarief hasil kongres di Pulomas, Jakarta Timur yang digelar Desember 2020.

Elza Syarif menjelaskan, gugatan dikatakan tidak sah karena legal standing penggugat tidak jelas.

“Harus jelas, siapa dia. Misalnya, apakah PAJ palsu (ilegal) yang selama ini dipimpin Jenny Widjaja,” katanya, Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Minyak Goreng Langka dan Mahal, Presiden Jokowi dan Mendag Digugat ke PTUN

Juga kata Elza, terkait jabatan penggugat harus jelas dan seharusnya ketua umum.

“Adsuri itu siapa dan jabatannya apa? Tidak jelas disebutkan,” tuturnya.

Baca juga: Francine Widjojo Desak PTUN DKI Menangi Korban Banjir Kali Mampang

Hal lainnya, menurut Elza selama ini PAJ yang ilegal dipimpin Jenny Widjaja. Apakah Adsuri PAJ palsu yang lain lagi?

“Sekalipun Adsuri misalnya mengaku dari pihak Jenny, tetap saja tidak bisa menggugat. Harus Jenny-nya langsung,” terangnya.

Uniknya lagi, kuasa hukum Adsuri (Nurdjito) belum pernah menandatangani surat kuasa.

Baca juga: Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir Minta Anies Baswedan Penuhi Semua Putusan PTUN Jakarta

“Baru diajarin hari Kamis kemarin (16/6/2022) oleh majelis hakim. Membuat surat kuasa saja enggak bisa. Mendaftarkan saja enggak bisa. Seperti baru belajar jadi lawyer. Kalau saya 36 tahun jadi lawyer dan sudah ‘kejemur’ lama. Dan, sekaligus sebagai akademisi,” tegas dosen perguruan tinggi hukum di Batam itu.

Dia menambahkan, ke depan, pihaknya akan persoalkan semua itu.

“Tapi, kan, kita belum dapat gugatannya. Karena, kita belum dapatkan putusan sela sebagai pihak yang terkait,” tukasnya.

Baca juga: Setelah Banjir Kritikan, Anies Baswedan Cabut Upaya Banding Putusan PTUN Korban Banjir Mampang

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved