Breaking News:

Kemendagri Rapat Pembahasan Survei Status Wilayah Administrasi 4 Pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Pembahasan hasil survei empat Pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah.

dok. ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat pembahasan hasil survei empat Pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/6/2022) lalu. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat pembahasan hasil survei empat Pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/6/2022) lalu. 

Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, dihadiri oleh Inspektur Jendral Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, serta Mantan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo.

Kemudian juga hadir, Kepala Pusat Penamaan Rupabumi dan Toponim, BIG, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, BIG, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG, Kadis Geomar Pushidrosal, Perwakilan Kementrian ATR/BPN  Perwakilan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Biro Hukum Kemendagri, dan Anggota Tim Survei.

Seperti dikutip dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan Kemendagri, Jumat (17/6/2022), dijelaskan bahwa maksud dan tujuan rapat adalah koordinasi persiapan tim pusat dalam rangka penyamaan persepsi sebelum penyampaian bukti dukung dari Aceh dan Sumut terkait penyelesaian permasalahan status wilayah administrasi empat pulau antara Pemerintahan Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rapat disepakati tiga poin penting. Pertama, akan dilanjutkan pertemuan pada hari Senin (20/6/2022) dengan mendengarkan penyampaian paparan dan bukti dukung serta kelengkapan dokumen kedua daerah terkait empat pulau yaitu pulau mangkir gadang atau mangkir besar, pulau mangkir ketek atau mangkir kecil, pulau lipan dan pulau panjang.

Poin kedua, dalam pengambilan keputusan hendaknya jangan terburu-buru, karena semua bukti dukung yang disampaikan nantinya harus di cek kebenarannya.

Poin ketiga, apapun keputusan yang diambil tetap harus memperhatikan kewibawaan pemerintah pusat.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved