VIDEO : Fakta-Fakta Khilafatul Muslimin Sebarkan Faham Khilafah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA SELATAN - Kelompok Khilafatul Muslimin memiliki 25 pondok pesantren untuk menyebar faham kepada peserta didik agar bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, kurikulum pendidikan di kelompok ini diatur oleh Menteri Pendidikan berinisial AS.

Kemudian juga diatur oleh pemimpin tertinggi di Pondok Pesantren yang didirikan oleh Khilafatul Muslimin.

Simak Video Berikut :

"Itu diatur dimana sekolah ini berbasis khilafah dan tak pernah mengajarkan Pancasila dan UU Dasar 1945," tuturnya Kamis (16/6/2022).

Dalam pembelajaran di pondok tersebut, para pengajar ini menyebarkan ajaran supaya taat dan patuh dengan Khalifah.

Selain itu juga, para peserta didik tidak diwajibkan untuk tunduk kepada aturan pemerintah yang sudah ada.

"Kemudian juga diajarkan di sini bahwa sistem yang dikenal adalah khilafah. Di luar khilafah adalah thogut, atau setan dan iblis," tegasnya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini menambahkan, Khilafatul Muslimin ini tidak menhakui Undang-undang pendidikan nasional.

Kemudian tingkat pendidikannya juga dinilai lebih singkat misalnya SD atau MI hanya tiga tahun, SMP dua tahun dan SMA juga dua tahun.

Baca juga: Struktur Organisasi Khilafatul Muslimin Mirip Negara, Ada Pemimpin, Menteri sampai Kepala Daerah

Baca juga: Spanduk Penolakan Dipasang di Dekat Ponpes Khilafatul Muslimin Bekasi, Abu Salma Serahkan ke Aparat

"Dan dua tahun di Universitas atau perguruan tinggi yang ada di Bekasi dan satu ada di NTB," terang polisi berpangkat melati tiga.

Oleh karena itu Hengki pun menerapkan delik pidana atau kejahatan pendidikan terhadap kelompok ini.

Sebab, setelah lulus Perguruan Tinggi, mereka akan mendapat gelar Sarjana Kekhalifahan Islam (SKH).

"Oleh karenanya, Yayasan Pendidikan yang didirikan itu adalah sebagai sutau alat, oleh karenya aktanya kami sita sebagai instrumen delik atau alat kejahatan," ucap Hengki.