Minyak Goreng
Pengamat Sajikan Enam Tugas Berat Zulkifli Hasan, Utama Membasmi Mafia Minyak Goreng di Internal
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengemban tugas berat, terutama dia harus mampu membasmi mafia minyak goreng di kementerian yang dipimpinnya.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, menilai Zulkifli Hasan tak bisa santai seusai menjadi Menteri Perdagangan yang baru.
Sebab, ada banyak tugas berat yang harus dibereskan, mengingat Menteri sebelumnya Muhammad Lutfi gagal menuntaskan.
Baca juga: Layanan Kesehatan Mendesak, Iwan Setiawan Minta RSUD Bogor Utara Segera Beroperasi
Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, harus bisa menampilkan kepemimpinan yang wibawa dan tegas, tak kompromi dengan siapa pun.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Menurut Bhima, ditunjuknya Zulkifli diharapkan dapat membuat perubahan besar di sektor niaga.
Bhima mencatat, setidaknya ada enam tugas yang wajib dikerjakan dan diselesaikan oleh Zulkifli.
“Pertama, harus menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng,” ucap Bhima, Kamis (16/6/2022).
Menteri Perdagangan sebelumnya yakni Muhammad Lutfi, dinilai gagal dalam menyelesaikan masalah rantai pasok dan distribusi minyak goreng.
Baca juga: Jelang Anies Baswedan Pensiun, Ada Temuan 17 Balita di Cempaka Putih Alami Gizi Kurang
Lutfi disebut tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan tunduk pada kekuatan perusahaan yang mengendalikan pasar meski sudah bereksperimen dengan aneka kebijakan.
Pelarangan ekspor CPO juga tidak efektif bahkan berujung pada jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) di level petani.
Kedua, Zulkifli harus melakukan pembersihan di internal Kemendag khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan.
Ketiga, Zulkifli juga wajib melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi.
Baca juga: Nora Alexandra tak Sabar Sambut Kebebasan Jerinx SID, kini Sang Suami pun Sudah Sadar
Keempat, Kementerian Perdagangan harus memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial
“Kelima, (Zulkifli) harus mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing Indonesia. Dan keenam, harus mengatur porsi barang impor di ecommerce,” pungkas Bhima.
Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan dan Perindustrian DPP Gempar Indonesia Maudy C Palar mengatakan, ekspor bagian penting dalam meningkatkan pendapatan negara.
