Kasus Korupsi

Mantan Dirjen di Kemenhan Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit

Seorang tersangka berasal dari unsur militer yaitu Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto (AP).

setkab.go.id
Kejaksaan Agung 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) dalam proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia.

Seorang tersangka berasal dari unsur militer yaitu Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto (AP).

"Beliau ini adalah mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan pada periode 2013 sampai Agustus 2016," ujar Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung RI Brigjen TNI Edy Imran dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Total ada 3 tersangka dalam kasus ini.

Dua orang lainnya yaitu Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial SCW danKomisaris Utama PT DNK berinisial AW.

"Tersangka Laksamana Muda Purn AP bersama SCW dan AW secara melawan hukum merencanakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avantee bertentangan dengan peraturan undang-undangan," kata dia.

Baca juga: Kejaksaan Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PIP Seperti yang Terjadi di Tangsel

Adapun aturan yang dilanggar yakni Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu, Pasal 8, 13, 22 ayat 1, Pasal 38 ayat 4 Pepres Nomor 54 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, melanggar Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia.

Atas perbuatannya para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Baca juga: Viral Video Oknum Jaksa di Sumsel Saweran, Kejaksaan Agung Turun Tangan

Subsider, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mulai naik ke tahap penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 14 Januari 2022.

Adapun permasalahan proyek ini berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Dua Pejabat Kementerian Perdagangan Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Padahal saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved