Gelar FGD, Kemendagri Lakukan Inventarisasi Kendala Linmas Daerah

Forum ini bertujuan untuk mendapatkan hasil inventarisasi kendala yang dihadapi Linmas daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Para peserta dan narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertema Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang digelar Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri berfoto bersama di sela acara. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA ā€” Salah satu kendala pencapaian mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di daerah berupa kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang digelar Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri di Jakarta, Selasa (7/6/2022) lalu.

FGD tersebut dibuka langsung oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu.

Forum ini bertujuan untuk mendapatkan hasil inventarisasi kendala yang dihadapi oleh Linmas daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

ā€œSalah satu peningkatan mutu pelayanan adalah SDM-nya. Salah satu kekurangan SDM adalah pekerjaan yang tidak variatif, sehingga sangat pentingnya perhatian para pimpinan terhadap Linmas di daerah untuk dapat menunjang keberhasilan mencapai target yang ditetapkan,ā€ ujar Bernhard E. Rondonuwu dalam pernyataan resminya.

Baca juga: Rencana Kenaikan Tunjangan Kinerja KPU Jadi Rp150 juta, Mendagri Bilang Tak Masuk Akal

Beberapa Kasatpol PP dan Kabid Linmas daerah yang hadir sepakat bahwa alasan utama mereka sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah kurangnya anggaran untuk dapat melakukan kegiatan.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DJA Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A., Ph.D. yang turut hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa memang selama pandemi sedang dilakukan refocusing anggaran yang menyebabkan anggaran tiap pemerintah daerah maupun K/L dipangkas.

Sedangkan, perwakilan dari Bappenas menjelaskan bahwa capaian target SPM untuk trantibumlinmas sub urusan trantibum tahun 2021 sebesar 93 persen provinsi dan 63 persen Kab/Kota seluruh Indonesia.

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin dan Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi juga menjadi narasumber yang mewakili Satpol PP daerah untuk menjelaskan kondisi existing terkait anggaran, sarana prasarana hingga pada SDM.

Dari paparan yang disampaikan oleh keduanya, antar OPD di tiap daerah pun memiliki kesenjangan.

Baca juga: Sering Jadi Guyonan Tapi Berikan Banyak Manfaat, Kemendagri Dukung Penyelenggaraan Linmas di Daerah

Satpol PP DKI Jakarta terlihat tidak begitu memiliki kendala berarti untuk mencapai SPM dikarenakan memiliki SOP, sarana prasarana, dan SDM yang memadai.

Berbeda halnya dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang masih mengalami kendala, baik berupa sarana prasarana dan SDM yang kurang.

Namun, walaupun banyak kendala yang dihadapi, Satpol PP Provinsi Jawa Barat tetap berupaya untuk memperdayakan Linmasnya dengan membuat program Satlinmas Juara (Salira).

Salah satu kegiatan dalam program Salira adalah dilakukannya Bimtek TOT (Training of Trainer) yang bekerja sama dengan Universitas di Bandung.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved