Eks Napi Teroris Hingga Eks HTI-FPI Dukung Anies Presiden, Wagub Ariza: Itu Hak Masyarakat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari eks HTI-FPI hingga mantan napi terorisme untuk menjadi Presiden pada tahun 2024 mendatang.

Dukungan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dipastikan bersikap netral.

“Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung. Kita harus independen mandiri dan netral,” ucapnya, Rabu (8/6/2022).

Ariza  mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Alhasil Pemprov DKI Jakarta menyikapi dukung mendukung tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku selama ini.

Baca juga: Dituding Akomodir Dukung Anies Jadi Presiden, Sopir Mobil Komando: Tak Ada Kaitan, Kami Profesional!

“Tapi kalau ada massa yang mencalonkan A, B, C, D itu hak masyarakat sejauh disampaikan dengan tertib aturan dan ketentuan,” katanya.

Ariza beralasan siapa pun mempunyai hak untuk bisa memilih dan dipilih. Begitu juga dengan yang namanya dukungan, siapa saja berhak didukung maupun mendukung.

“Itu hak warga, kita hormati. Itu hak warga, negara kita negara yang demokratis,” sambungnya.

Baca juga: Anies Baswedan Ajak Warga Jakarta Ramaikan Pekan Gerakan Sadar Sampah 2022

Ia pun meminta dukungan dan doa supaya bisa tugasnya bersama Anies dalam menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dapat berjalan dengan baik.

“Kita berharap pemilu nanti kita bisa lebih baik lagi. Tugas kami di Pemprov sampe 16 Oktober, mohon dukungannya,” kata Ariza.

Baca juga: Ridwan Kamil Nangis di Bahu Anies, Warganet Yakin Keduanya Pasangan Maut di Pilpres 2024

Adapun Majelis Sang Presiden mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Majelis Sang Presiden diklaim berisi para mantan anggota ormas Islam HTI dan FPI. Tidak hanya itu, ada juga mantan narapidana terorisme (napiter) juga ikut terlibat di dalamnya. (jhs)