Kasus Suap

Dwidjono Dituntut 5 Tahun Penjara, Margarito Sebut Akan Ada Wajah Baru Terseret Suap IUP Tanah Bumbu

Apalagi dalam persidangan sudah terang benderang, bagaimana fakta hukum disampaikan oleh sejumlah saksi.

Warta Kota/Dwi Rizki
Margarito Kamis 

WARTAKOTALIVE.COM -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis cukup yakin bakal ada orang baru yang terseret kasus suap izin usaha pertambangan Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan (Kalsel) yang kini menetapkan satu terdakwa, yakni eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

“Sejak awal, termasuk saat menjadi saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Banjarmasin, saya bilang ini kasus aneh. Kok cuman satu orang? Pastilah ada yang lain, yang terlibat,” ujar Margarito Kamis, Senin (6/6/2022).

Margarito meyakini, Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan  mendalami perkara ini.

Apalagi dalam persidangan sudah terang benderang, bagaimana fakta hukum disampaikan oleh sejumlah saksi.

Selanjutnya Margarito menilai wajar apabila pihak yang terlibat kasus ini, merasa khawatir bakal terjerat hukum. 

Menurutnya tak ada kriminalisasi apalagi mafia hukum yang bermain dalam perkara dugaan suap pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Baca juga: Kasus Suap Bupati Ade Yasin, KPK Panggil Kontraktor Rekanan Pemkab Bogor

“Ah, itu semua enggak benarlah. Fakta hukum di persidangan sudah jelas kok. Tinggal bagaimana Kejagung atau KPK membongkar tuntas perkara ini. Dan saya yakin ada orang baru yang bakalan kena. Enggak ada ilmunya hanya satu orang yang kena,” tandasnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Senin (6/6/2022), R Diwdjono yang menjadi terdakwa tunggal dalam perkara suap peralihan IUP Tanah Bumbu dituntut penjara lima serta denda Rp1,3 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU).

JPU meminta Hakim menjatuhkan pidana terdakwa Ir Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Baca juga: Geledah Dua Lokasi di Bogor dan Bandung Terkait Kasus Suap Ade Yasin, KPK Temukan Uang Lagi

"Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar 300 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama satu tahun,” kata anggota JPU, Wendra Setiawan saat membacakan tuntutan.

Sebelumnya Ppada Kamis (2/6/2022), mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming diperiksa KPK, melalui surat beromor R.467/Lid.01.01/22/05/2022, tertanggal 14 Mei 2022.

Surat tersebut ditunjukan kepada Mardani H Maming dalam kapasitas sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018.

Baca juga: BPK Nonaktifkan Empat Pegawainya yang Terima Suap dari Bupati Bogor, Bakal Disidang Etik

Dalam surat tersebut, Mardani H Maming yang kini menjabat Bendahara Umum (Bendum) PBNU, diundang KPK pada Jumat tanggal 27 Mei 2022.

Namun, Mardani H Maming yang juga Ketua DPD PDIP Kalsel ini, baru hadir pada Kamis (2/6/2022).

Maksud dan tujuan pemanggilan KPK tertera jelas maksud dan tujuannya.

Baca juga: KPK Periksa Bendum PBNU Mardani Maming, Soal Kasus Suap Tambang?

Yakni, klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian perizinan usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2022. 

Mardani H Maming juga diperintahkan untuk membawa dokumen terkait pelimpahan IUP OP PT BKPL ke PT PCN. Yakni Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 yang dikeluarkan Mardani H Maming.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved