Pencemaran Lingkungan

Pembuang Limbah di Kali Sadang Tertawa, Pemkab Bekasi tak Bisa Kenakan Sanksi Akibat Aturan

Prihatin dan sedih melihat kasus pencemaran lingkungan di Kali Sadang, Kecamatan Cibiting, Kabupaten Bekasi, karena tak bisa disanksi.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Rangga Baskoro
Kepala Bidang Penaatan dan Gakkum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Arnoko, mengatakan pelanggar lingkungan Kali Sadang tak bisa disanksi akibat tak ada aturan yang jelas. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Kepala Bidang Penaatan dan Gakkum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Arnoko menjelaskan terdapat tahapan mana kala pihaknya menerima laporan adanya kasus pencemaran sungai, baik yang dilakukan perusahaan maupun perorangan.

"Sesuai tahapannya, ada penegakkan administrasi, perdata dan pidana. Jadi yang berkaitan dengan pencemaran area sungai, didahulukan dengan sanksi administrasi," ucap Arnoko saat ditemui di Kali Sadang, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: Anies Baswedan Jumpa 22 Pebalap Formula E, Ngobrol Mulai Balapan Mobil Hingga Perubahan Iklim

Sanksi administrasi yang diberlakukan juga bertahap, mulai dari teguran, perbaikan pengolahan limbah, hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Sanksinya bisa berupa teguran dan pemberhentian izin secara paksa oleh pemerintah,” ujarnya.

“Artinya harus memperbaiki dan mengoptimalkan pengolahan limbah sampai dengan baku mutunya terjaga atau sesuai dengan ketentuannya," tuturnya.

Baca juga: Konser Bogor Merindu Hadirkan Para Musisi Indie di Jabodetabek, Sambut Hari Jadi ke-540 Kota Bogor

Apabila pelaku tak mengindahkan teguran tersebut, maka status hukumnya baru bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya, mulai dari hukum perdata hingga pidana.

Menurut Arnoko, pemerintah daerah sebenarnya bisa memberlakukan sanksi berupa denda administratif, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, diperlukan penunjuk teknis (juknis) yang hingga kini masih digodok oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kronologi Penemuan Bayi Pempuan di Kali Ciliwung Baru Dilahirkan Langsung Dibuang Ibunya

"Saya pribadi sangat ingin sekali kalau perusahaan pembuang limbah ini bisa didenda, karena memang ada di aturannya,” ucapnya.

“Hanya memang PP dan Permen-nya itu masih menunggu dari pusat,” imbuhnya.

“Jadi ada tahapan di tengah-tengah sebelum masuk ke tahapan perdata dan pidana, ada namanya denda administrasi,” katanya lagi.

“Hanya saja kami masih menunggu Permen untuk juknisnya seperti apa," imbuh Arnoko.

Baca juga: Andika Kangen Band Nyanyikan Terhukum Rindu, Mengapa Sebut Sebagai Project yang Sulit Dilakoninya?

Dalam waktu dekat, DLH Kbaupaten Bekasi akan mengajak serta petugas dari KLHK untuk melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang dicurigai telah membuang limbah ke Kali Sadang.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved