KLHK Minta Kebijakan BPOM Soal Kemasan Mamin Perhatikan Dampak Lingkungan

“Jadi, ini sedang kami komunikasikan secara intensif bagaimana caranya kebijakan-kebijakan program pemerintah ini saling melengkapi

Editor: Ahmad Sabran
Tribun Kaltim/Budi Susilo
Ujang Solihin Sidik, Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah KLHK 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kenaikan jumlah sampah plastik selama 10 tahun terakhir di Indonesia.

Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik menerangkan, secara global, ada tantangan yang harus menjadi perhatian terkait kemasan.

"Komposisi sampah plastik naik terus, 10 tahun terakhir naik 5-6 persen," ujar Ujang dalam diskusi daring, Kamis (2/6/2022).

Ujang mencontohkan, di DKI Jakarta total sampah per hari mencapai 7.500 ton atau sekira 15-16 persen adalah sampah plastik. Diperparah, bahwa sebagian sampah itu tidak bisa didaur ulang.

"Di Kota Surabaya hasil riset 2020 dari teman-teman ITS. 22 persen adalah sampah plastik, jauh di atas rata-rata nasional. Inj fakta yang perlu kita cermati," tutur Ujang.

Selain itu, kata Ujang, selama pandemi Covid-19 juga mendorong pertumbuhan sampah plastik. Apalagi muncul jenis plastik baru dari Alat Pelindung Diri bekas, sarung tangan, masker, dan asmad.

Dampak kesehatan, kata dia, juga menjadi nomor satu karena itu terkait tugas BPOM.

"Kami juga ingin dampak sampahnya juga harus diperhatikan,” ujar Ujang Solihin Sidik
 
Dia mengatakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu harus saling melengkapi.

Dalam hal kebijakan BPOM, kata pria yang akrab disapa Uso ini, harus juga ada sinergis antara KLHK dengan BPOM.

Selama ini, menurutnya, KLHK belum pernah melakukan komunikasi dengan BPOM terkait kebijakan yang dikeluarkan.

“Sebelum izin edar terhadap suatu produk kemasan disetujui, BPOM belum pernah mengkomunikasikannya kepada KLHK. Makanya belum ada aturan bahwa KLHK dapat memberikan rekomendasi kepada BPOM soal dampak lingkungan yang disebabkan produk tersebut,” tuturnya.
 
Tapi saat ini, Uso mengatakan KLHK akan coba untuk mulai melakukan komunikasi dengan BPOM terkait dampak lingkungan kemasan produk pangan sebelum diizinkan beredar. 

“Jadi, ini sedang kami komunikasikan secara intensif bagaimana caranya kebijakan-kebijakan program pemerintah ini saling melengkapi. Di mana, dampak kesehatan manusia terjaga, dampak lingkungan juga terjaga. Jadi, dua-duanya harus berjalan dengan baik. Kami ingin pemerintah bisa sinergis,” kata dia.

Baca juga: Bayu Samudra, Pemuda yang Ditemukan Tewas di Pinggir Tol Karang Tengah, Dibunuh Kekasih Mantannya

Uso mengatakan bahwa kemasan-kemasan yang bisa diguna ulang itu menempati posisi yang paling tinggi dalam hierarki dibanding kemasan yang hanya di desain sekali pakai. 

Alasannya menurut Uso, kemasan guna ulang itu didesain untuk dapat dipakai ulang dan otomatis potensi nyampahnya juga akan jauh berkurang, karena sudah pasti akan ditarik lagi untuk diisi kembali.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved