Berita Nasional

Kawal Kebijakan Presiden, Jaksa Agung Diminta Selidiki Mafia Pupuk dari Hulu ke Hilir

Pengamat hukum Rouli Turedo Octara, mengatakan penegakan hukum di seputar kebijakan pupuk sebenarnya bukan barang baru.

Editor: Feryanto Hadi
KOMPAS.com
Gedung Kejaksaan Agung. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta seriusdalam mengusut tuntas dugaan mafia pupuk bersubsidi 

Pengamat hukum Rouli Turedo Octara, mengatakan penegakan hukum di seputar kebijakan pupuk sebenarnya bukan barang baru.

Sebagian sindikat mafia sudah ada yang ditangkap oleh pihak berwenang. 

“Hanya memang masih setengah hati, sepotong-sepotong. Makanya banyak yang berharap ke Jaksa Agung karena dianggap berani dan berhasil membongkar mafia  minyak goreng,” kata Rouli melalui pesan tertulisnya, Senin (30/5/2022)

Baca juga: Mahasiswa SIL UI Ciptakan Teknologi Pengolah Limbah Pangan Rumah Tangga Menjadi Pupuk Kompos

Rouli meyakini mafia pupuk akan disikat oleh Kejaksaan. Sudah terbukti, mafia pelabuhan, mafia tanah dan migor semua dibongkar.

Bisa jadi, kata Rouli, Jaksa Agung sudah membentuk tim penyelidik untuk bongkar mafia pupuk. 

Dia juga menilai wajar jika kejaksaan jadi tumpuan harapan masyarakat.

Terlebih, pupuk bersubsidi selalu dikeluhkan petani serta menjadi masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan. 

Masalah tersebut meliputi kelangkaan pupuk bersubsidi, sulitnya petani atau penerima manfaat mendapatkan pupuk, penyaluran yang tidak tepat sasaran, manipulasi data, dan sebagainya. 

Baca juga: Ribuan Petani Karawang Tolak Usulan Pengurangan Jenis Pupuk Bersubsidi

“Meskipun kebijakan anggaran dan penerima manfaat ditentukan berjenjang dari bawah, melalui sistem elektronik penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh kelompok tani, tapi justru di sini biang masalahnya, banyak indikasi fiktif,” ujarnya.

Menurut Rouli sistem tersebut tak bisa diandalkan karena kriteria dalam penentuan penerima manfaat kurang jelas.

Di samping itu, proses penunjukan distributor dan pengecer juga dinilai kurang transparan. 

“Pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) juga tidak maksimal,” ungkap Rouli.

Karena itu, mengingat akar masalah kebijakan pupuk terindikasi dalam sistem yang dimanipulasi, ia minta kejaksaan tidak terpaku pada laporan masyarakat dalam melakukan penyelidikan hukum. 

Rekomendasi Pengurangan Jenis Pupuk Subsidi Bikin Petani Menjerit, Yaya Sudrajat: Kami Tidak Setuju

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved