MAKI sebut  Kredit Macet Perusahaan Batu Bara di Bank BUMN Termasuk Kategori Korupsi

Jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

Editor: Mohamad Yusuf
KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi uang rupiah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perbankan di Indonesia ramai-ramai masih memberikan pendanaan untuk industri batu bara, jumlahnya mencapai Rp 89 triliun.

Bahkan muncul dugaan ada pendanaan sebuah grup perusahaan batubara dengan inisial BG di Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh bank pelat merah tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

Baca juga: MAKI Desak KPK Adili Harun Masiku Secara In Absentia

Baca juga: Bendum PBNU Jadi Saksi Kasus Korupsi, Ribuan Ansor Bakal Kawal Sidang, MAKI: Tak Ada Kriminalisasi

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi," kata Boyamin di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Terkait isu uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batu bara, Boyamin mengatakan bahwa hal tersebut jelas dilarang untuk dipakai hal lain. "Nggak boleh. Tapi kuncinya bisa diproses korupsi jika utang macet," lanjutnya.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

Baca juga: MAKI Pantau Langsung Sidang Tipikor Suap Izin Tambang, Tagar #PanggilPaksaMardani Trending

Baca juga: MAKI Bilang Perkara Pencucian Uang Setya Novanto Mangkrak, KPK Bakal Koordinasi dengan Bareskrim

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari hutang," kata Akbar.

Begitu juga jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena menurutnya, sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi.

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," kata dia.

Kemudian menurutnya, jika peminjaman tersebut udah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

"Jika sudah melewati POJK maka ini bagian dari penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Sementara Pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan bahwa pemberian pinjaman tanpa agunan mencukupi tidaklah dibenarkan. "Tidak dibenarkan, karena sangat beresiko buat bank itu sendiri," kata Deni kepada wartawan.

Terlebih, lanjutnya, ada potensi kredit tersebut macet, sehingga menurutnya akan merugikan bank. "Buat bank rugi, sehingga mengerus modal bank," lanjutnya.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved