Ujaran Kebencian

Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Edy Mulyadi Bilang Konten 'Jin Buang Anak' Produk Pers

Sidang beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pengacara terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Fersianus Waku
Kuasa hukum Eddy Mulyadi mengklaim konten 'Jin Buang Anak' yang dibuat oleh kliennya, merupakan produk pers. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kuasa hukum Eddy Mulyadi mengklaim konten 'Jin Buang Anak' yang dibuat oleh kliennya, merupakan produk pers.

Hal itu diungkapkan, Sari, salah satu kuasa hukum terdakwa ujaran kebencian itu, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Karena itu, dirinya tak sepakat bila konten tersebut bisa dijerat hukuman pidana.

Baca juga: Lili Pintauli Tambah Kaya Meski Gaji Dipotong 40 Persen, Bekas Pegawai KPK: Efek Jera Tak Berhasil

Sidang beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pengacara terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Konten terdakwa itu produk pers."

"Edy Mulyadi tercatat di Dewan Pers."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 24 Mei 2022: Dosis I: 199.955.070, II: 166.971.873, III: 44.401.505

"FNN perusahaan pers yang tercatat. Bang Edy Channel di YouTube produk resmi FNN," kata Sari saat persidangan.

Sari menegaskan, pernyataan Edy Mulyadi merupakan kebebasan berpendapat.

"Apa pun yang disampaikan dalam channel Bang Edy Channel adalah produk komunikasi FNN. Surat dakwaan jaksa bertentangan dengan pasal 143 KUHAP," ucapnya.

Baca juga: Digosipkan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Budi Arie: Projo Ora Kesusu

Selain itu, Sari menilai dakwaan JPU tak jelas. Sebab, dalam locus delicti atau tempat terjadinya kejadian pidana dan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana, terdapat perbedaan.

"Kesalahan JPU tidak cermat dan jelas dalam dakwaan."

"Locus delicti salah dan salah dalam tempus delicti, karena (pernyataan) dibuat dalam waktu yang sangat berbeda dalam dakwaan," paparnya.

Baca juga: Setelah KPU Rilis Tahapan Pemilu 2024, Polri Segera Gelar Operasi Mantap Brata

JPU juga dianggap lalai secara faktual saat membuat dakwaan.

Dia meyakini unsur-unsur delik yang ditujukan kepada Edy Mulyadi tidak lengkap.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved