WARTAKOTALIVE.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani memberi sambutan positif terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang disampaikan pemerintah kepada parlemen pada Jumat (20/5/2022).

Ia pun meminta agar pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin dalam RAPBN 2023.

“Kami berharap, kebijakan fiskal TA 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, Jumat.

Untuk diketahui, dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR, pemerintah mengusulkan defisit anggaran 2023 sebesar 2,61 hingga 2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit APBN 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit 2022, yaitu sebesar 4,3 hingga 4,5 persen terhadap PDB.

Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3 hingga 5,9 persen, sedangkan inflasi berada pada kisaran 2 hingga 4 persen.

Menanggapi usulan pemerintah, Puan menyatakan dukungan terhadap kebijakan APBN 2023 karena dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global.

Menurutnya, kebijakan APBN 2023 juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

“DPR RI dan pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan,” ujar Puan.

Apalagi dari sisi domestik, lanjut dia, dampak krisis pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta dalam proses pemulihan ekonomi agar tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin.

Puan menyebut, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari negara.  Sebab, pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun untuk difokuskan pada subsidi Pertalite dan listrik. Hal ini untuk menstabilkan harga Pertalite dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” jelasnya.

Program lain dari RAPBN 2023

Pada kesempatan tersebut, Puan mengatakan bahwa RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, khususnya yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.