Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut, PKS: Terkesan Berani Hadapi Mafia, Ujung-ujungnya Mengkerut

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali ekspor produk minyak kelapa sawit mulai Senin (23/5/2022) pekan depan.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto tidak terkejut dengan sikap pemerintah itu.

Dia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut, sudah bisa diperkirakan.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Melonjak Jadi 78, Nihil di Jawa dan Bali

"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat."

"Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, pemerintah takluk terhadap mafia migor."

"Kebijakan yang mencla-mencle seperti ini kan sudah sering diambil pemerintah."

Baca juga: Covid-19 Bakal Dianggap Penyakit Biasa, Biaya Perawatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

"Sehingga tidak heran kalau penilaian masyarakat akan semakin negatif dengan kinerja Presiden ini," kata Mulyanto, Jumat (20/5/2022).

Sejak awal, Mulyanto tidak yakin pemerintah akan mampu mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini.

Sebab, kebijakan itu diambil secara reaktif, grasa-grusu, tidak prudent, dan jauh dari pendekatan research based policy.

Baca juga: Respons Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen PDIP: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal, Buang Energi

"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia, namun ujung-ujungnya mengkerut, menjilat ludah sendiri."

"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen, petani sawit, konsumen."

"Seharusnya ada mitigasi risiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," ulas Mulyanto.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Buka Peluang Dukung Capres-Cawapres dari Non Parpol Tanpa Syarat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mencabut larangan ekspor minyak goreng, mulai Senin (23/5/2022) pekan depan.

Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2022).

Dikutip dari laman setkab.go.id, berikut ini pernyataan lengkap Jokowi:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah.

Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya.

Pada Bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton.

Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di Bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita.

Selain itu, juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional.

Pada Bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200-Rp17.600.

Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta.

Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022.

Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, agar terus disederhanakan dan dipermudah.

Agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya.

Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (Chaerul Umam)