MUI Dukung Jaksa Agung Larang Terdakwa Pakai Atribut Keagamaan Saat Disidang

Menurut Cholil, larangan ini untuk meminimalisir kesan atribut keagamaan dijadikan pencitraan seolah-olah terdakwa orang yang religius.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/DENNIS DESTRYAWAN
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mendukung rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa memakai atribut keagamaan, saat menghadiri persidangan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mendukung rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa memakai atribut keagamaan, saat menghadiri persidangan.

"Bagus. Saya dukung inisiatif beliau (Jaksa Agung)," ujar Cholil kepada Tribunnews, Selasa (17/5/2022).

Menurut Cholil, larangan ini untuk meminimalisir kesan atribut keagamaan dijadikan pencitraan seolah-olah terdakwa orang yang religius.

Baca juga: Longgarkan Kebijakan Bermasker, Jokowi: Di Ruangan Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Pakai

Cholil menilai para terdakwa seharusnya memakai pakaian tertentu yang menandakan mereka sedang menjalani proses hukum.

"Ya, jangan disarukan dengan simbol agama, tapi harusnya pakaian spesifik mudah dikenal."

"Sehingga ada aspek jera dan preventif," ucap Cholil.

Baca juga: Boleh Buka Masker di Luar Ruangan dan Tak Wajib Tes PCR, Menkes: Langkah Awal Transisi Menuju Endemi

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa memakai atribut keagamaan yang sebelumnya tidak pernah dipakai, saat menjalani persidangan.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan, instruksi itu disampaikan oleh Jaksa Agung kepada seluruh jaksa di seluruh Indonesia.

Burhanuddin juga akan membuat surat edaran yang mengatur hal tersebut.

Baca juga: Isu Makzulkan Jokowi Berembus Jelang Aksi 21 Mei, Legislator Gerindra: Santai, Rakyat Makin Cerdas

"Imbauan itu sudah disampaikan juga dalam acara halalbihalal kemarin, Senin minggu lalu."

"Untuk mempertegas, nanti akan dibuatkan surat edaran ke Kejaksaan seluruh Indonesia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Selasa (17/5/2022).

Ia menuturkan, kebijakan ini diambil untuk meminimalisir kesan atribut keagamaan dijadikan pencitraan seolah-olah terdakwa orang yang religius.

Baca juga: Ini Alasan Epidemiolog Setuju Hipotesis Hepatitis Akut Disebabkan Long Covid-19 Ketimbang Adenovirus

Namun begitu, kata Ketut, pihaknya tak merinci lebih lanjut mengenai contoh terdakwa yang pernah memakai atribut keagamaan dalam persidangan.

"Jangan sampai ada kesan, bahwa yang melakukan tindak pidana hanya agama tertentu, dan seolah-olah alim pada saat disidangkan."

"Nanti samakan semua, yang penting berpakaian sopan," jelasnya. (Fahdi Fahlevi)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved