Berita DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor Siapkan Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Renternir dan Koperasi Ilegal

Terima banyak aduan dari warga, DPRD Kota Bogor siapkan Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Renternir dan Koperasi Ilegal.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor Siapkan Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Renternir dan Koperasi Ilegal. 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - DPRD Kota Bogor siapkan Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Renternir dan Koperasi Ilegal.

DPRD Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto Ajak Warga Bangun Keluarga dan Negara Melalui Spirit Ramadan

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Puwanti, mengungkapkan latar belakang diusulkannya raperda ini adalah karena banyaknya aduan yang masuk ke DPRD dari korban pinjaman online.

“Latar belakangnya adalah banyaknya kasus di masyarakat lebih kearah dampak negatif dari pinjol, rentenir, dan koperasj liar,” kata Endah, Selasa (17/5/2022).

Endah mengaku, ia mendapatkan keluhan dimana salah satu warga meminjam Rp1 juta, namun harus mengembalikan uang hingga Rp10 juta karena tingginya bunga.

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga Melalui Sholing, Bagikan Paket Ramadan

Bahkan, dijabarkan oleh Endah, bunga yang harus dibayar sebesar Rp300 ribu tiap pekannya.

“Bahkan ada juga yang kehilangan rumah dan menyebabkan rumah tangganya cerai,” terang Endah.

Atas banyaknya kasus yang diterima oleh DPRD Kota Bogor, Endah menyampaikan Raperda ini perlu segera dibahas agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian perlindungan dari pinjaman online, renternir dan koperasi ilegal.

“Akhirnya kita mengusulkan, ini harus dibuat sebuah perlindungan. Jadi arah raperda ini qdalah bagaimana arahnya perlindungan kepada masyarakat. Bagaimana ke depannya masyarakat Kota Bogor bisa dilindungi dari hal-hal yang sifatnya dampak negatif,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (10/5/2022), terdapat tiga raperda yang akan dibahas pada masa sidang ketiga tahun sidang 2022 ini.

Diantaranya adalah Raperda Kota Bogor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Raperda Kota Bogor Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dan Raperda Kota Bogor Tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

“Selain itu juga terdapat beberapa Raperda yang belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan panitia khusus dan serta terdapat beberapa Raperda yang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jawa Barat,” tutur Jenal.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved