BURT Bakal Putuskan Tender Proyek Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Lanjut Atau Tidak
Namun demikian, kata Dimyati, besaran anggaran untuk pengadaan gorden anggota DPR tersebut perlu dicek dan dipelajari.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengakui, pihaknya tahu ada anggaran untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, di mana seluruh anggaran dibahas dan disusun di BURT DPR.
Dimyati menjelaskan, seluruh anggaran DPR, termasuk kebutuhan Kesetjenan DPR, dibahas dan disusun di BURT, termasuk anggaran pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.
"Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujuk-ujuk."
Baca juga: Akhiri Rekayasa Lalu Lintas One Way di Tol Kalikangkung-Cikampek, Kakorlantas Polri: Operasi Sukses
"Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR, apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," tutur Dimyati, saat dikonfirmasi, Senin (9/5/2022).
Namun demikian, kata Dimyati, besaran anggaran untuk pengadaan gorden anggota DPR tersebut perlu dicek dan dipelajari.
Adapun anggaran gorden rumah dinas anggota DPR tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar.
Baca juga: Arus Mudik dan Balik Lebaran Berakhir, Menhub Minta Maaf Belum Bisa Penuhi Harapan Semua Pihak
"Besaran itu yang perlu dicek dan dipelajari," ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Untuk itu, kata Dimyati, pihaknya akan meminta BPK mengaudit besaran harga dan pengadaan gorden anggota DPR tersebut.
Menurutnya, BURT akan memutuskan apakah tender itu bisa dilanjutkan atau tidak.
Baca juga: Tanpa One Way dan Contra Flow, Polisi Bilang Kalikangkung-Cikampek Bisa Ditempuh 5 Jam 40 Menit
"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya, baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak."
"Dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang dibawahnya tidak memenuhi syarat," paparnya.
Sementara, Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar pada masa sidang mendatang, terkait hal ini.
Baca juga: DPR Menangkan Penawar Termahal Lelang Proyek Gorden Rumah Dinas, Boyamin Saiman Bakal Cek Kainnya
Namun, Agung tak merinci apa maksud pemanggilan tersebut.
"Setelah reses BURT akan panggil Sekjen," cetus Agung.
DPR menganggarkan Rp48,5 miliar untuk membeli gorden. Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR.
Baca juga: Pemenang Tender Pengadaan Gorden Rumah Dinas Harganya Paling Mahal, BURT Bakal Panggil Sekjen DPR
Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.
Tender gorden rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan ini dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi.
Baca juga: DPR Menangkan Penawar Termahal Lelang Proyek Gorden Rumah Dinas, Boyamin Saiman Bakal Cek Kainnya
Perusahaan itu berhasil mengalahkan 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang.
Harga penawaran dari PT Bertiga Mitra Solusi terlihat lebih tinggi ketimbang penawaran harga dari dua peserta lainnya yang dipublikasikan di laman LPSE DPR.
PT Bertiga Mitra Solusi menawarkan harga Rp43,5 miliar.
Baca juga: Pemenang Tender Pengadaan Gorden Rumah Dinas Harganya Paling Mahal, BURT Bakal Panggil Sekjen DPR
Sementara, dua peserta lelang lainnya, yakni PT Panderman Jaya, menawarkan harga Rp42,1 miliar, dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp37,7 miliar.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti, sehingga kondisinya sudah tidak layak pakai.
Indra mengatakan, karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.
Baca juga: Lepas Kontingen, Jokowi Berharap Indonesia Finis Tiga Besar di SEA Games 2021
"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai."
"Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun, itu sudah seperti kain pel sebenarnya," beber Indra. (Chaerul Umam)