Hari Raya Idul Fitri

Posko Kemnaker Terima 5.589 Aduan, 833 Perusahaan Tak Bayarkan THR kepada 1.430 Pekerja

Aduan terdiri dari pengaduan online sebanyak 3.003. dan 2.586 konsultasi online. Pengaduan online sebanyak 54 persen, dan 46 persen konsultasi online.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Posko THR virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.589 aduan, sejak dibuka 8 April hingga 3 Mei 2022. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Posko THR virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.589 aduan, sejak dibuka 8 April hingga 3 Mei 2022.

Aduan terdiri dari pengaduan online sebanyak 3.003. dan 2.586 konsultasi online. Pengaduan online sebanyak 54 persen, dan 46 persen konsultasi online.

"Hingga pukul 19.00 WIB atau H+2 lebaran, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk Posko THR 2022 total sebanyak 5.589 laporan, " kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Rabu (4/5/2022).

Baca juga: BEGINI Cara Hitung Upah Lembur Saat Bekerja di Hari Libur Nasional, Lapor Jika Ada Penyimpangan

Anwar Sanusi menjelaskan, dari laporan konsultasi THR seluruh provinsi yang berjumlah 2.586 laporan, pihaknya sudah merespons atau menyelesaikan sebanyak 1.708 laporan, dan sisanya 878 laporan masih dalam proses penyelesaian.

"Laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen pasti akan diselesaikan, " katanya, dikutip dari laman kemnaker.go.id.

Anwar menyebut, 3.003 laporan pengaduan yang masuk Posko THR 2022, berasal dari 1.736 perusahaan.

Baca juga: Tiga Anak Meninggal Diduga Kena Hepatitis Akut, Periksa Darah Hingga Biopsi Hati Perlu Dilakukan

Isu yang diadukan, sebanyak 1.430 THR tak dibayarkan oleh 833 perusahaan, 1.216 THR tak sesuai ketentuan oleh 695 perusahaan, dan 357 THR terlambat disalurkan sebanyak 208 perusahan.

"Sebanyak 72 laporan sudah ditindaklanjuti, dan 1.664 laporan masih sedang proses, " jelas Anwar Sanusi.

Anwar Sanusi mengungkapkan, dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia, pada H+2 lebaran, terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 46 persen dibandingkan H-1 Lebaran, yakni pada Minggu (1/5/2022), sebesar 47 persen.

Baca juga: Hepatitis Akut yang Serang Anak Diduga Long Covid-19, Epidemiolog Sarankan Lakukan Hal ini

Jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April - 3 Mei, DKI Jakarta tercatat melaporkan 930 laporan, disusul Jawa Barat (614), Banten (322), dan Jawa Timur (288).

Dari jumlah 930 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 416 laporan, THR tak sesuai ketentuan 377 laporan, dan 137 laporan THR terlambat bayar.

"Provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua dan Kalimantan Utara, yakni masing-masing hanya dua laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan dan THR tidak sesuai dengan ketentuan," beber Anwar Sanusi.

Baca juga: Covid-19 Diduga Jadi Dalang Kasus Hepatitis Akut, Anak Rentan Diserang karena Banyak Belum Divaksin

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan pengaduan posko THR tahun 2022 ini, Anwar menyebut pihaknya telah mengeluarkan nota pemeriksaan 1 terhadap 10 pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

Yakni, di Jawa Barat sebanyak 2 pengaduan, dan Jawa Tengah sebanyak 8 pengaduan.

Sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada sanksi secara bertahap yang diberikan kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan.

"Dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha," jelas Anwar Sanusi. (*)

 

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved