Ibadah Haji

Tak Ingin Ada 'Buntut' Usai Ibadah Haji, Kemenag Bakal Minta Didampingi KPK, Polri, dan BPK

Kata Hilman, penyelenggaraan haji tahun ini luar biasa, karena diselenggarakan serba mepet waktu, mulai dari pengumuman hingga persiapannya.

Editor: Yaspen Martinus
Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Sputnik via AFP
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief meminta jajajarannya hati-hati menggelar ibadaha haji tahun ini. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief meminta jajajarannya hati-hati menggelar ibadaha haji tahun ini.

Kata Hilman, penyelenggaraan haji tahun ini luar biasa, karena diselenggarakan serba mepet waktu, mulai dari pengumuman hingga persiapannya.

Namun di saat yang sama, semua pihak menginginkan haji tahun ini terselenggara tanpa 'buntut.'

Baca juga: Kapolri Siapkan Satgas untuk Amankan Jalur Mudik di Lampung dari Aksi Begal

"Saya mewanti wanti kepada kawan kawan jangan ada buntutnya setelah haji terselenggara", ucap Hilman Latief pada acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, (24/4/2022), dikutip dari laman haji.kemenag.go.id.

Hilman Latief menyampaikan, banyak hal terkait haji tahun ini bisa dijustifikasi sebagai emergency.

"Tapi saya juga ingatkan, bahwa pasca-tsunami Aceh banyak kebijakkan pemerintah, bahkan menterinya dengan alasan emergency, tetap dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan."

Baca juga: Hindari Kepadatan, Menhub Minta Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni pada Siang Hari Lebih Murah

"Saya mewanti wanti betul kepada kawan kawan di pusat, oleh karena itu kita tetap siaga.

"Termasuk dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada pasca-pengumuman yang disampaikan oleh Pemerintah Saudi Arabia," beber Hilman Latief.

Hilman Latief menuturkan, mepetnya persiapan penyelenggaraan ibadah haji, ditambah libur 10 hari pada Bulan Syawal.

Baca juga: DAFTAR Lengkap Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni 2022, Selamat Mudik!

"Tetapi nanti akan kami sampaikan ke wilayah, mekanisme yang akan kita pakai seperti apa dalam pelaksanaannya."

"Kami akan minta pendampingan dari BPK, insyaallah dari KPK akan kita undang."

"Jangan sampai bapak ibu sudah kerja keras siang malam, energi sampai habis mengurus haji, tapi ada satu klausul terlewati dalam peraturan dan bermasalah, saya tidak ingin itu terjadi."

Baca juga: Sekjen MUI: Lebaran Tahun Diperkirakan Berpotensi Serentak

"Kita akan undang kepolisian juga untuk mendampingi, sehingga keputusan yang diambil baik, dan insyaallah juga bersih," beber Hilman Latief.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji disertai 1.901 petugas pada tahun ini.

Pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved