Pemilu 2024

Dugaan Dana Minyak Goreng untuk Tunda Pemilu, Politisi Demokrat: Jika Benar, Merampok Bangsa Sendiri

Kamhar mengatakan, seperti inilah watak dan cara bekerja penjajah di masa lalu.

Editor: Yaspen Martinus
istimewa via Tribunnews
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Kejaksaan Agung merespons dugaan dana minyak goreng untuk membiayai operasi politik penundaan Pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Demokrat meminta Kejaksaan Agung merespons dugaan dana minyak goreng untuk membiayai operasi politik penundaan Pemilu 2024.

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, jika hal tersebut benar, maka patut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

"Rakyat dibuat sengsara berbulan-bulan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng."

Baca juga: Ogah Buru-buru Terapkan Kebijakan Buka Masker Seperti Negara Lain, Jokowi: Ada Transisi Enam Bulan

"Terjadi antrean panjang setiap harinya di berbagai daerah, bahkan sampai terjadi korban jiwa," kata Kamhar lewat pesan yang diterima Tribunnews, Senin (25/4/2022).

Tak hanya secara hukum, menurutnya, mekanisme politik juga mesti ditempuh di parlemen.

"Jika kemudian ini benar adanya, sama halnya menjajah dan merampok rakyat bangsa sendiri, membiayai makar konstitusi untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan," paparnya.

Baca juga: Tahun Ini Jokowi Bakal Salat Idulfitri di Yogyakarta

Kamhar mengatakan, seperti inilah watak dan cara bekerja penjajah di masa lalu, yakni dengan cara mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan penguasa.

"Sekali lagi jika benar adanya, maka penguasa saat ini patut disematkan sebagai penguasa lalim yang tak berperikemanusiaan dan perikeadilan," ucapnya.

Menurut Kamhar, hal ini bisa menjadi sistem penjelas mengapa kebijakan terkait minyak goreng tak berjalan efektif.

Baca juga: Polisikan Muannas Alaidid, Sekjen PAN Ogah Dibilang Melaporkan Balik

Semestinya, kata dia, kebijakan domestic market obligation (DMO) dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bisa menjamin ketersediaan minyak goreng dalam jumlah yang memadai, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng berbahan baku sawit terbesar di dunia dengan kebutuhan nasional hanya 30 persen dari total produksi, 70 persen untuk ekspor."

"Tak masuk akal jika terjadi kelangkaan dan kemahalan di dalam negeri."

Baca juga: Gunung Anak Krakatau Naik Status Jadi Siaga, Radius 5 Kilometer dari Kawah Aktif Dilarang Mendekat

"Bayangkan saja, beras yang masih impor ratusan ribu hingga jutaan ton per tahun, tak terjadi seperti ini."

"Malah minyak goreng sawit kita sebagai penghasil terbesar di dunia, ini terjadi."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved