Vaksinasi Covid19

Puan Maharani Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA, Sediakan Vaksin Covid-19 Halal

Pemerintah juga diminta mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti putusan MA itu.

Editor: Yaspen Martinus
europeanpharmaceuticalreview.com
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Perpres 99/2020, tentang keharusan pemberian vaksin Covid-19 yang halal bagi warga muslim. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Perpres 99/2020, tentang keharusan pemberian vaksin Covid-19 yang halal bagi warga muslim.

Permohonan hak uji materiel itu diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).

"Saya tentu saja meminta, berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi atau rapat terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April 2022, Sampai Pasokan Melimpah dan Harga Terjangkau

Puan mengingatkan, putusan MA itu tak merugikan masyarakat.

Pemerintah juga diminta mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti putusan MA itu.

"Segera diambil langkah-langkah tindak lanjut oleh pemerintah untuk menyosialisasikan dan melaksanakan hal tersebut," pinta Puan.

Baca juga: 10 Lokasi Digeledah Kejaksaan Agung Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng, Termasuk Dua Kantor Kemendag

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan hak uji materiel yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terkait vaksin halal.

YKMI mengajukan uji materi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, dalam rapat permusyawaratan MA, Kamis (14/4/2022).

Putusan majelis hakim agung itu teregister dengan nomor perkara 31P/HUM/2022, dengan  Prof Supandi sebagai hakim ketua, serta Is Sudaryono, dan Yodi Martono sebagai hakim anggota.

Baca juga: Setelah Mafia Minyak Goreng, Indrasari Wisnu Wardhana Berpotensi Jadi Tersangka Korupsi lmpor Besi

"Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

"Sepanjang tidak dimaknai 'Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan)."

"Wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin Covid19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia'," bunyi putusan MA itu. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved