Berita Nasional

ICW Rilis Tren Penindakan Korupsi 2021, Polri Dinilai Sangat Buruk, Kinerja KPK Juga Buruk

Kualitas penanganan kasus di kepolisian paling banyak menjerat ASN sebagai tersangka, diikuti Kepala Desa, dan Swasta.

Editor: Feryanto Hadi
Kontan.co.id
Ilustrasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Indonesia Corruption Wacth (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi 2021

Dalam rislis tersebut, institusi kepolisian dinilai memiliki kinerja sangat buruk.

Pasalnya, Penanganan kasus korupsi di Kepolisian menurun dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya.

Keterangan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter dalam keterangan tertulis, dikutip dari Kompas.tv, Senin (18/4/2022).

“Kepolisian memiliki 517 kantor, target penanganan kasus korupsi selama 2021 sebanyak 1.526 kasus dengan anggaran sebesar Rp290,6 miliar. Kepolisian selama tahun 2021 hanya dapat menangani 130 kasus,” ucapnya.

Baca juga: Cara Koruptor Cuci Uang Hasil Korupsi, Salah Satunya Diinvestasikan

Baca juga: Kasus Etik Lili Pintauli Disorot Asing, KPK: Amerika Sih Memang Gitu, Sukanya Urusi Negara Lain

“Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 8,4 persen atau masuk dalam kategori E atau Sangat Buruk,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dikantongi ICW, kualitas penanganan kasus di kepolisian paling banyak menjerat ASN sebagai tersangka, diikuti Kepala Desa, dan Swasta.

Untuk pasal yang banyak digunakan, Kepolisian dalam menjerat pelaku adalah pasal Kerugian Negara, yakni sebanyak 119 kasus dengan potensi nilai kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.

Hal ini sejalan dengan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada saat fit and proper test yang  menegaskan akan memaksimalkan pemulihan aset dalam kasus korupsi.

Baca juga: Annas Maamun Cabut Gugatan Praperadilan, KPK Targetkan Penyidikan Selesai dalam Dua Bulan

“Selain itu, pada bulan Februari 2021 lalu, Kapolri meningkatkan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya agar lembaganya mampu mengoptimalkan asset recovery dalam kasus tindak pidana ekonomi,” kata Lalola.

“Namun kenyataannya kepolisian hanya sebanyak 2 kali menerapkan instrument pasal pencucian uang yakni kasus korupsi Bank Jawa Tengah cabang Blora dan Jakarta serta pengembangan kasus yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte,” lanjut Lalola.

Bagi ICW, dengan sumber daya yang melimpah dari segi anggaran ketimbang Kejaksaan dan KPK, kinerja Kepolisian justru lebih buruk.

“Tidak ada upaya dari Kepolisian untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, ICW membeberkan tren penurunan penindakan kasus korupsi oleh institusi KPK sejak mengalami revisi UU pada tahun 2019.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved