Minta Jokowi Reshuffle Luhut, Masinton Pasaribu: Rintangan Demokrasi Harus Kita Singkirkan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Presiden Jokowi me-reshuffle Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebab, Luhut menjadi salah satu pihak yang mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sampai sekarang enggak ada, maksudnya feedback yang kayak 'lah kok elu kayak gitu?"

Baca juga: Masinton Pasaribu: Jangan-jangan Big Data Luhut Itu Biota Laut, Ada Tenggiri dan Ikan Tongkol

"Paling partai saya menanyakan kenapa sampai bereaksi seperti itu, ya saya jelaskan kondisinya," kata Masinton saat berbincang dengan Tribun Network, Kamis (14/4/2022).

Sebagai wakil rakyat, Masinton harus menyuarakan hak tersebut.

"Kemudian ya saya sampaikan spirit kita kan ingin meluruskan perjalanan bangsa ini."

Baca juga: Anggotanya Tonton Video Porno, Sekretaris Fraksi PDIP: Hati-hati, Elite Politik Tidak Boleh Salah

"Kita kan sudah menempuh jalan demokrasi, jalan demokrasi ini siapa pun kan bisa berbicara, berkontribusi," papar Masinton.

Legislator Komisi XI DPR itu menilai, jalan demokrasi sudah pasti riuh, dan di situlah demokrasi jalan yang sudah ditempuh, untuk mencapai tujuan bernegara.

"Artinya, bagaimana kita menjaga demokrasi ini tidak menjadi riuh, enggak berkaru-karuan, dan itu menghambat proses perjalanan kita menuju sebuah bangsa, maka rintangan-rintangan dalam demokrasi harus kita singkirkan," bebernya.

Anggap Berwatak Tirani

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle menteri yang getol menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Masinton pun menyinggung dua nama menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang aktif berbicara penundaan pemilu.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Didakwa Aniaya M Kece, Napoleon Bonaparte: Kalau Bicara Suku dan Agama, Hati-hati

Awalnya, Masinton menilai arahan Jokowi yang melarang para menteri bicara penundaan pemilu bisa menyetop manuver politik yang dilakukan para pembantu presiden.