Hari Raya Idul Fitri

Tjahjo Kumolo Larang ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Boleh Ambil Cuti Tahunan

Tahun ini pemerintah mengizinkan masyarakat mudik Lebaran, tak terkecuali aparatur sipil negara (ASN).

Editor: Yaspen Martinus
ilustrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN mudik Lebaran menggunakan mobil dinas. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Tahun ini pemerintah mengizinkan masyarakat mudik Lebaran, tak terkecuali aparatur sipil negara (ASN).

Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN mudik Lebaran menggunakan mobil dinas.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Baca juga: JADWAL Lengkap Misa Kamis Putih 14 April 2022 di Jakarta dan Sekitarnya, Digelar Offline dan Online

Dalam SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April 2022 ini, para pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, berlibur, dan lainnya.

Dalam SE itu juga tertulis, para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya, pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Namun demikian, cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Baca juga: Harapkan Pemilu 2024 Aman dan Lancar, Tito Karnavian Minta Semua Pihak Belajar dari 2019

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020, dan PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Para ASN yang akan mudik maupun bepergian ke luar negeri, diminta memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan.

Juga, memperhatikan peraturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Tito Karnavian: Presiden Siap Buat Perpres Spesifik Soal Pengadaan Logistik Pemilu

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan."

"Serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” jelas Tjahjo, dikutip dari laman menpan.go.id.

PPK diminta menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar. (*)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved