Pemilu 2024

Minta Menteri Wacanakan Tunda Pemilu Disanksi Tegas, Politisi Demokrat: Mereka Jahat Tipu Rakyat

Kamhar yakin publik sudah mengetahui siapa saja jajaran di pemerintah yang mengembuskan wacana tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
istimewa via Tribunnews
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai publik menanti sikap tegas Presiden Jokowi menertibkan menterinya, yang aktif mengembuskan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Demokrat menilai publik menanti sikap tegas Presiden Jokowi menertibkan menterinya, yang aktif mengembuskan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu."

"Penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," kata Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat kepada Tribunnews, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: JADWAL Lengkap Misa Kamis Putih 14 April 2022 di Jakarta dan Sekitarnya, Digelar Offline dan Online

Kamhar yakin publik sudah mengetahui siapa saja jajaran di pemerintah yang mengembuskan wacana tersebut.

"Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak," ujar Kamhar.

Maka, menurut Kamhar, tidak bisa ditemukan alasan atau argumentasi yang memadai untuk dijadikan dasar atau pembenaran atas gerakan ini.

Baca juga: Harapkan Pemilu 2024 Aman dan Lancar, Tito Karnavian Minta Semua Pihak Belajar dari 2019

"Sebagai pejabat publik, yang mereka lakukan itu jahat, menipu rakyat untuk melanggengkan kekuasaan."

"Secara etik dan secara moral telah cacat."

"Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," tuturnya.

Baca juga: Tito Karnavian: Presiden Siap Buat Perpres Spesifik Soal Pengadaan Logistik Pemilu

Kamhar melanjutkan, sekali pun ini telah menjadi 'operasi politik' yang gagal, Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya tersebut tanpa ada konsekuensi.

"Karena pembiaran atas ini sejatinya adalah bentuk pelecehan terhadap kritisisme dan kewarasan publik," ucapnya.

Kamhar kemudian membawa-bawa kembali momen di mana Partai Demokrat berusaha dibegal oleh seseorang yang memiliki jabatan publik sekaliber KSP Moeldoko.

"Kami tak ingin ini berulang kembali. Cukup Partai Demokrat saja yang pernah diperlakukan seperti ini, rakyat, jangan!" tegasnya. (Reza Deni)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved