Korupsi

Boyamin Dorong KPK Supervisi Kasus Suap Izin Tambang Tanah Bumbu yang Ditangani Kejaksaan

Boyamin menuturkan, pelimpahan kasus atau supervisi kasus sedianya pernah dilakukan oleh KPK

TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan profil lengkap sosok king maker kasus Djoko Tjandra kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/2/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak, agar Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan supervisi atas kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyeret nama Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming.

Permintaan Boyamin didasari apabila Kejaksaan Agung pimpinan ST Burhanuddin tidak mampu dalam mengusut dugaan keterlibatan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di pusaran kasus tersebut.

Sebab Mardani H Maming diketahui telah tiga kali mangkir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

“Kami akan mendorong KPK melakukan supervisi atau kejagung melimpahkan kasusnya ke KPK," terang Boyamin, Rabu,(13/4/2022).

Baca juga: 3 Kali Mangkir di Sidang Suap Tanah Bumbu, Hakim Marah dan Wajibkan Eks Bupati Hadir Pekan Depan

Baca juga: Ketum HIPMI Tolak Tuduhan Suap Kasus Peralihan Ijin Usaha Pertambangan

Boyamin menuturkan, pelimpahan kasus atau supervisi kasus sedianya pernah dilakukan oleh KPK.

Kasus tersebut terkait dengan dugaan korupsi pembelian LNG ke Afrika oleh Pertamina yang awalnya ditangani Kejagung namun kemudian di supervisi KPK.

Boyamin berharap, agar KPK dapat menarik kasus suap IUP Batu bara Tanah Bumbu.

Baca juga: Datangi Dewas KPK, Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Minta Dalami Keterlibatan Mardani

Pasalnya, banyak sekali kejanggalan hukum yang seharusnya didalami.

Misalnya, kata Boyamin, soal pengakuan eks Kadis ESDM Tanah Bumbu Dwidjono adanya orang kuat yang mengeluarkan IUP.

Pengakuan Dwidjono sendiri mengarah ke Mardani H Maming selaku eks Bupati Tanah Bumbu saat itu.

Baca juga: Kasus Korupsi Mangkrak 7 Tahun, Eks Pegawai Bapeten Ngadu ke Mahfud MD

"Selain itu, ada perusahaan yang berafiliasi dengan pelabuhan milik perusahaan tambang. Padahal, perusahaan tersebut tidak setor modal atau saham, tapi dapat bagian. Ketika tambang pailit malah mengajukan tagihan kepada kurator. Nah, perusahaan ini diduga terkait dengan pejabat di Tanah Bumnu saat itu. Ini betu-betul harus dibongkar tuntas. Kalau Kejagung melempen ya harus oleh KPK," kata Boyamin.

Diketahui, Ketua Umum BPP HIPIMI Mardani H Maming mangkir untuk ketiga kalinya dalam sidang suap izin usaha pertambangan (IUP) yang digelar PN Tipikor Banjarmasin, Senin (11/4/2022).

Pada pekan sebelumnya Mardani H Maming juga mangkir sebagai saksi persidangan.

Baca juga: Sarana Jaya Terima Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Implementasi Cegah Praktik Suap

Baca juga: Cara Koruptor Cuci Uang Hasil Korupsi, Salah Satunya Diinvestasikan

Bahkan, imbas ketidakhadiran Mardani, Ketua Majelis Hakim Yusriansyah mengultimatum,agar dalam agenda sidang pekan depan, Ketua BPP HIPMI tersebut wajib hadir.

Sidang berikutnya direncanakan akan digelar Senin (18/4/2022).

Dalam perkara suap IUP ini, mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

Dia didakwa menerima suap dari Mantan Dirut PT PCN, Alm Henry Soetio yang disamarkan dalam bentuk utang.

Baca juga: Korupsi Uang Negara Rp20 Miliar, Direktur PT AMR Ditetapkan Tersangka oleh Kejari Jakarta Utara

Sementara itu, Mardani dalam kasus suap ini dipanggil sebagai saksi, lantaran dirinya yang meneken Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

Mengacu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), peralihan IUP tidak diperkenankan.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved