Pemilu 2024

Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu, Jokpro Tetap Dorong Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Menurut Timothy, amandemen konstitusi presiden tiga periode dengan perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang berbeda.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menteri dan pimpinan lembaga bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menteri dan pimpinan lembaga bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono mendukung penuh sikap Jokowi.

Ia mengatakan sikap tersebut selaras dengan apa yang disuarakan Jokpro 2024.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR: Revisi KUHP Tinggal Disahkan, Ini Masterpiece

"Ya, kami Jokpro 2024 sepakat dan mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang meminta usul atau wacana penundaan pemilu itu dihentikan."

"Karena memang pada dasarnya Jokpro juga tidak setuju dengan penundaan pemilu," kata Timothy lewat keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Menurut Timothy, amandemen konstitusi presiden tiga periode dengan perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang berbeda.

Baca juga: Bantah Keroyok M Kece, Napoleon: Saya Perwira Tinggi, Buat Apa Lakukan Langkah Pengecut Seperti Itu?

Jokpro 2024 pun mendorong periodisasi jabatan presiden yang semula dua, menjadi tiga periode, melalui amandemen UUD 1945.

"Rasanya saya perlu menegaskan bahwa amandemen konstitusi presiden tiga periode dengan perpanjangan masa jabatan presiden itu sangat berbeda ya."

"Kalau perpanjangan masa jabatan presiden itu sama halnya dengan penundaan pemilu, karena konsekuensi logis dari pemilu ditunda, ya masa jabatan presiden harus diperpanjang."

Baca juga: Anggaran BSU 2022 Rp8,8 Triliun, Penerimanya Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta

"Kalau yang Jokpro dorong itu periodisasi jabatan presiden dalam pasal 7 UUD 1945 diamandemen, jadi 'dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk dua kali', hanya perlu ubah satu kata saja," tutur Timothy.

Timothy menegaskan, wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap tidak produktif.

Ia membeberkan, alasan pandemi untuk menunda pemilu dianggap tidak relevan.

Baca juga: UPDATE Covid-19 RI 7 April 2022: 45 Pasien Wafat, 5.888 Orang Sembuh, 2.089 Positif

Selain itu, dia mengatakan, penundaan pemilu tidak ada cantolan hukumnya.

"Kami dengan tegas mengatakan bahwa penundaan pemilu ini tidak jelas ya."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved