Pemilu 2024

Fadli Zon: Isu Tunda Pemilu 2024 Pepesan Kosong karena Jadwalnya Sudah Ada

Menurutnya, menteri yang bicara soal penundaan pemilu hanya berusaha menimbulkan kegaduhan seperti pepesan kosong.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Istimewa
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilai sikap Presiden Joko Widodo melarang menteri bicara penundaan pemilu, merupakan langkah bijak. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilai sikap Presiden Joko Widodo melarang menteri bicara penundaan pemilu, merupakan langkah bijak.

Menurutnya, menteri yang bicara soal penundaan pemilu hanya berusaha menimbulkan kegaduhan seperti pepesan kosong.

"Karena pemilu itu sudah ada jadwalnya, dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah, yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Tetap Cuma Ada Tiga di Maluku dan Papua Barat

Fadli menilai sebaiknya para menteri fokus menyelesaikan program.

"Waktunya kan tinggal sebentar lagi, apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan."

"Jadi menurut saya, memang seharusnya demikian."

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu, Moeldoko: Jangan Jadi Bahan Gorengan Enggak Berkualitas

"Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan, yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," beber Fadli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tak lagi menggaungkan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi meminta situasi global yang sedang sangat sulit, disampaikan dengan bahasa rakyat, dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dijelaskan kepada masyarakat.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."

Baca juga: Hari Ini Munarman Divonis, Kuasa Hukum Berharap Putusan Bebas Atas Nama Hukum dan Keadilan

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tegas Jokowio saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022), dikutip dari laman setkab.go.id.

Jokowi juga meminta para menteri merumuskan dengan baik kebijakan yang terkait dengan kebutuhan pokok.

"Tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu per satu urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum nanti akan seperti apa."

Baca juga: Anggap Punya Pemerintah Basa-basi, Partai Buruh Bakal Buka Posko Pengaduan THR Mulai H-10 Lebaran

"Kalau kerja enggak detail, kerja enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, enggak ada statement, hati-hati."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved