Rekomendasi Tak Dijalankan, Ombudsman Minta Jokowi Berikan Sanksi kepada Ketua KPK dan Kepala BKN

Ombudsman menyurati Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, 29 Maret 2022.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ombudsman meminta para terlapor, dalam hal ini ketua/pimpinan KPK dan kepala kepala BKN, diberikan sanksi sampai dengan pembebasan jabatan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ombudsman menyurati Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, 29 Maret 2022.

Dalam surat yang diterima Tribunnews, Jumat (1/4/2022), disebutkan isi surat berkaitan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman dan usulan pengenaan sanksi administrasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk."

Baca juga: Satu Orang Berinisial IS Jadi Tersangka Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua

"Setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai maladministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN."

"Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan tetapi rekomendasi Ombudsman RI dimaksud belum dilaksanakan sampai saat ini."

"Atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI," begitu isi surat yang ditandatangani Ketua Ombudsman Mokhammad Najih tersebut.

Baca juga: Pemerintah Berikan BLT Minyak Goreng Rp100 Ribu per Bulan, Dibayarkan Mulai April Ini

Dalam poin I surat, Ombudsman menyatakan rekomendasi tidak dilaksanakan dengan alasan yang tak dapat diterima.

Kemudian dalam poin J, Ombudsman meminta para terlapor, dalam hal ini ketua/pimpinan KPK dan kepala BKN, diberikan sanksi sampai dengan pembebasan jabatan.

Berikut ini bunyi Poin I surat Ombudsman kepada Presiden dan Ketua DPR:

Baca juga: Saifuddin Ibrahim ke Amerika pada Maret 2022 Usai Videonya yang Minta 300 Ayat Alquran Dihapus Viral

I. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Ombudsman RI menyatakan “Rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, kami mengusulkan kepada Presiden RI untuk dapat mengambil langkah-langkah pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Pasal 39 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia:

Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin J:

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved