Berita Nasional

ICW Sambangi Kantor Luhut, Minta Big Data 110 Juta Pengguna Medsos Dukung Penundaan Pemilu

Dalam sebuah kesempatan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut terdapat 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Editor: Feryanto Hadi
Biro Pers Setpres
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

Dari big data tersebut, kata Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin ada kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.

Baca juga: Laporan soal Luhut Ditolak, Haris Azhar Cs Geram Polisi Sebut Pidana Korupsi Tak Bisa Dilaporkan

"Kalau di bawah, (masyarakat) menengah bawah ini itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi."

"Tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah, itu kan menimbulkan tidak bagus,” bebernya.

Luhut juga mengklaim masyarakat menyoroti besarnya anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mencapai Rp110 triliun, di kala situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih?"

Baca juga: Jokowi Ngomel-ngomel soal Impor, PKS Kirim Sindiran: Mudah-mudahan Enggak No Action, Jengkel Only

"Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong,” cetus Luhut.

PDIP pertanyakan kapasitas Luhut

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajak semua pembantu Jokowi tak punya pendapat berbeda dari Presiden, terkait isu Pemilu 2024 ditunda.

Hasto mengatakan, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni, persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim punya big data pemilih Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?"

"Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam."

"Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri.”

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved