Hukum

Perhakhi Perluas Jangkauan Kasus, Mulai Perbankan hingga Pertambangan

Para advokat yang tergabung dalam organisasi itu nantinya tidak hanya menangani kasus perdata maupun pidana umum saja, tapi kasus yang lebih spesifik.

Istimewa
Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi) tengah memperluas jangkauan penanganan kasus. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi) tengah memperluas jangkauan penanganan kasus.

Para advokat yang tergabung dalam organisasi itu nantinya tidak hanya menangani kasus perdata maupun pidana umum saja, tapi kasus yang lebih spesifik.

“Saya tidak memfokuskan PKPA (Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat) yang hanya untuk pengadilan pidana dan perdata saja. Tapi kami akan memperluas pengetahuan tentang perpajakan, bea cukai, pertambangan, perbankan dan sebagainya,” kata Ketua Umum DPP Perhakhi Elza Syarif.

Hal itu dikatakan Elza saat pelantikan DPP Perhakhi masa bakti 2021-2026 di Bangi Kopi, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (28/3/2022) malam. Acara yang bertajuk ‘Bersama Perhakhi Tingkatkan Kualitas Advokat dan Mensejahterahkan Advokat Indonesia’ ini juga turut dihadiri Sekjen DPP Perhakhi Pitra Romadoni Nasution.

“Perhakhi ini nantinya akan melahirkan advokat yang memiliki spesial atau keahlian khusus dari kasus-kasus yang ada. Jadi tidak sekadar berebut kasus (perdata dan pidana umum), karena banyak lapangan pekerjaan, di mana masyarakat membutuhkan tapi kami belum menjangkaunya,” ujar dia.

Baca juga: KPK Setuju Koruptor di Atas Rp100 Miliar Dihukum Mati, dan Hasil Korupsi Dikembalikan ke Negara

Baca juga: Jabatan Komut Ketua JoMan Dicopot, Kuasa Hukum Munarman: Bukti Hukum Ditunggangi Kepentingan Politik

Baca juga: Muhammad Fadlan Dilaporkan, Pengacara Korban: Kembalikan Rp 15 Miliar atau Proses Hukum Jalan Terus?

“Seperti sengketa pertanahan, sengketa pertambangan, sengketa perpajakan. Itu harus ditangani dan dikuasai, jadi bukan sekadar sidang-sidang biasa saja,” sambungnya.

Meski Perhakhi baru didirikan pada 5 Juni 2021 lalu, namun kepengurusan DPD sudah mencapai 33 wilayah dari 34 provinsi yang ada. Sampai sekarang pihaknya masih menjajaki pembentukan DPD untuk satu provinsi lagi di Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Untuk total anggota Perhakhi saya belum terlalu update karena kami cetak kartu saja belum selesai. Namun angkanya akan terus bertambah,” katanya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved