Fraksi PSI Ingatkan Pendukung Formula E, Turnamen 560 Miliar Digelar Pakai Uang Rakyat

PSI Ingatkan Pendukung Formula E, Turnamen Digelar Pakai Duit Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta ingatkan kepada para pendukung ajang Formula E bahwa turnamen itu digelar memakai duit rakyat.

Hal itu dikatakan PSI untuk menyangkal pernyataan pendukung Formula E, bahwa pemerintah daerah tidak menganggarkan duit lagi untuk ajang balap itu.

“Teman-teman Pemprov dan juga yang mendukung kegiatan ini, selalu menyatakan bahwa sudah tidak lagi melibatkan APBD dalam konteksnya setelah temuan BPK. Tapi kan ada yang tidak boleh lupa, ada uang Rp 560 miliar yang disetorkan, itu semuanya berasal dari APBD,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo pada Selasa (29/3/2022).

Anggara lalu menyimpulkan, penggunaan biaya komitmen sebesar Rp 560 miliar tersebut juga belum mencapai 12 persen.

Baca juga: Legislator Merasa Dibohongi Jakpro Soal Target Penonton Formula E dari 90 ribu Jadi 10 ribu Orang

Hal ini jika dihitung dengan biaya pembangunan sirkuit Rp 70 miliar di Kawasan Ancol, Jakarta Utara dan sebagainya.

Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini lalu meminta Jakpro untuk menepati janjinya.

Dalam paparan dengan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, mereka menyebut Formula E akan membawa keuntungan terukur dan tidak terukur.

“Untuk keuntungan terukur dari penjualan tiket, dulu 90.000 saja asumsi mereka bisa mereka mendatangkan Rp 50 miliar. Nah kalau cuma 10.000, pertanyaannya berapa yang bisa didapatkan dari keuntungan tiket? kemudian keuntungan tiket itu nanti akan jadi haknya siapa? Apakah penyelenggara? Padahal beban yang sudah dikeluarkan APBD itu udah lebih besar jauh lebih besar,” jelas Anggara. 

Anggaran Formula E yang Tidak Konsisten Dipertanyakan

Legislator DKI Jakarta mengkritik anggaran turnamen Formula E yang dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI tidak konsisten.

Dimana pagu anggaran yang digunakan dan akan dipakai masih dinamis. Sehingga anggota Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat memandang Pemprov DKI tidak memiliki perencanaan yang matang.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, awalnya total perhelatan Formula E yang dipaparkan perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mencapai Rp 1,8 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada September 2019 lalu.

“Awalnya dalam rapat anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) di Agustus 2019 (oleh anggota DPRD periode 2014-2019), ini direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Tetapi kemudian dalam rapat dengan anggta DPRD periode 2019-2024, BUMD Jakpro muncul sebagai pelaksana,” kata Gilbert berdasarkan keterangannya pada Kamis (10/3/2022).

Gilbert mengungkap, awalnya biaya pembangunan lintasan Formula E mencapai Rp 850 miliar, namun berubah menjadi Rp 350 miliar.

Anggaran berkurang karena pemerintah berencana memakai jalan raya eksisting di sekitar Monas, yakni di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

“Setelah venue yang tanpa perencanaan dipindahkan ke Ancol, biaya disebutkan Rp 150 miliar dan menggunakan dana perusahaan Jakpro. BUMD itu mengatakan duit Rp 70 miliar sudah digunakan sewaktu merencanakan trek di Monas,” jelas Gilbert dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Faktanya, kata dia, setelah dicek di lapangan pembangunan baru sebatas barrier atau pembatas jalan milik PT Jaya Konstruksi Manggala Prtama (JKPM) seharga Rp 15 miliar.

Kemudian pemerintah daerah memutuskan membangun lintasan Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

Biaya lintasan yang awalnya Rp 50 miliar, justru berubah lagi menjadi Rp 60 miliar, karena diduga adanya perencanaan abal-abal dan dipaksakan.

Kata dia, kualitas pekerjaan yang buruk sungguh mengorbankan APBD.

“Artinya total baru Rp 75 miliar yang dipakai, ini jadi sangat merisaukan kenapa anggaran pembangunan trek dari Rp 850 miliar jadi Rp 350 miliar di jalan eksisting dan berubah lagi menjadi Rp 60 miliar di jalan yang awalnya berupa rawa,” ungkapnya.

“Komponen trek di jalan keras hingga Rp 350 miliar, dan apa komponen jalan di atas rawa hingga Rp 60 miliar, ini apakah ada mark-up (penggelembungan), kualitas yang bobrok atau faktor lain,” lanjutnya.

Atas persoalan itu, Gilbert meminta kepada Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk turun tangan.

Kemendagri juga diminta menelusuri keputusan pemerintah daerah yang memindahkan tugas turnamen Formula E dari Dispora ke Jakpro.

Dewan menduga, langkah ini dilakukan untuk mencegah pengecekan secara mendalam terkait Formula E dari Inspektorat DKI dan DPRD DKI.

“Inspektorat tidak bisa memeriksa dan DPRD tidak bisa masuk ke detail. Niat memindahkan ini harus dipertanyakan aparat hukum untuk menggali hal yang ganjil ini,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Senior Manager PT JKMP Ari Wibowo mengatakan, nilai anggaran Rp 60 miliar tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya yakni Rp 50 miliar. 

“Iya karena ada tambahan-tambahan ya. Iya betul (kayak pengerasan tanah),” ungkapnya.

Selain itu jumlah anggaran Rp 60 miliar tersebut dipastikan hanya untuk pembangunan sirkuit saja. Sementara untuk pembangunan tempat penonton tidak termasuk di dalamnya.

“Sirkuit doang. Jadi tidak masuk dalam penonton, grand standnya penonton, tribun nggak masuk,” sambung Ari. (faf)