Setelah Diomelin Jokowi, Polri Bakal Gunakan Seragam Buatan Dalam Negeri

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Polri segera menggunakan seragam buatan lokal kepada seluruh anggotanya, untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi sebelumnya marah karena masih banyak pengadaan barang dan jasa membeli produk luar negeri atau impor, salah satunya seragam Polri.

"Iya, Polri akan mengikuti arahan Presiden untuk penggunaan seragam buatan produk lokal," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Sabtu (26/3/2022).

Baca juga: Desak Yaqut Cholil Qoumas Diproses Hukum, Novel Bamukmin: Lebih Parah dari Sukmawati

Dedi menuturkan, Korps Bhayangkara akan mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden," ucap Dedi.

Jokowi: Bodoh Banget Kita Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah di depan kepala daerah, menteri, dan pejabat lainnya, saat memberikan pengarahan afirmasi bangga buatan Indonesia, di Bali, Jumat (25/3/2022).

Jokowi dua kali melarang peserta yang hadir tepuk tangan, saat ia menyampaikan pengarahan.

Kemarahan Jokowi tersebut karena banyak kementerian, pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.

Baca juga: Ajukan Kasasi, Jaksa Nilai Vonis Bebas Penembak Enam Anggota FPI Diambil Berdasarkan Kebohongan

Jokowi bahkan sampai menunjuk kepala sendiri saking jengkelnya, karena tidak habis pikir, kementerian, lembaga, pemda, dan BUMN banyak yang membeli barang impor.

"Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor."

"Itu kadang-kadang gimana toh, aduh (tunjuk kepala)? Saya detailkan lagi, gregetan saya," kata Jokowi.

Baca juga: Jadi Presiden KSPSI Lagi, Andi Gani Janji Tetap Kritis Perjuangkan Hak Buruh Meski Dekat Pemerintah

Apabila anggaran yang ada dibelikan produk dalam negeri alias UMKM, lanjut Jokowi, akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun, dan BUMN mencapai Rp420 triliun.