RUU Kekhususan Jakarta

Legislator Ingatkan Pemprov DKI Serius Susun Naskah Akademik RUU Kekhususan Jakarta

Anthony mengatakan, Jakarta harus menjadi kota modern seperti kota-kota maju dunia lainnya.

(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (6/12/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Legislator mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta dengan serius.

Regulasi itu dibuat pasca diresmikannya UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Februari lalu, sehingga IKN tidak lagi di Jakarta tapi di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami mendengar dengan saksama dari diskusi bahwa Pemprov DKI sedang menyusun masukan-masukan terhadap naskah akademik RUU kekhususan Jakarta,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Sabtu (26/3/2022).

“Kami minta Pemprov DKI agar serius dan bijak dalam menyusun input-input terhadap RUU ini dan juga melibatkan DPRD, karena dari RUU akan menentukan wajah Jakarta di masa depan,” lanjut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Anthony mengatakan, Jakarta harus menjadi kota modern seperti kota-kota maju dunia lainnya.

Karena itu, dia menganggap perlu adanya studi ke kota maju dunia agar menjadi tolok ukur nasib Jakarta mendatang.

Baca juga: Jelekin Kinerja Anies dan Puji Era Ahok, PSI Sebut Pembangunan Jakarta Saat Ini Bersifat Kosmetik

“Biar ada gambaran mau kayak apa nih ekonomi Jakarta. Contoh saja Singapura, programnya sukses ditambah infrastruktur hukumnya bagus,” ucap Anthony.

Kata dia, kepastian hukum di suatu negara maupun daerah menjadi sangat penting untuk menarik investor.

Karena itu, dia sepakat dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengenai persiapan Jakarta menuju pusat ekonomi global.

“Kami mendukung upaya-upaya baik dari Pemprov maupun Pempus untuk membuat Jakarta lebih maju pasca pindahnya IKN, dan menfokuskan Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia bahkan kelas dunia,” katanya.

Baca juga: Pendekar Diajak Perjuangkan Kekhususan Jakarta pasca UU IKN Nusantara Disahkan

Jika ingin membuat Jakarta sebagai pusat ekonomi kelas dunia, kata dia, harus ada infrastruktur hukum yang kuat.

'Hal ini mengingat bahwa salah satu aspek penilaian dalam Ease of Doing Business World Bank yang cukup penting adalah aspek penegakan hak kontraktual (enforcing contract), penegakan hak kontraktual berdampak pada pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Karena itu, IKN dipindah, Anthony berharap infrastruktur hukum di Jakarta tidak ikut dipindah bahkan perlu diperkuat.

Baca juga: Pemindahan IKN Bikin ASN Panjang Umur

Sebagai perbandingan di Singapura sudah ada infrastruktur canggih untuk rapat persidangan arbitrase seperti di Maxwell Chambers, sehingga terdapat Lembaga Arbitrase Internasional seperti SIAC, ICC, dan kantor hukum arbitrase internasional.

‘Hal ini membuat singapura dipercaya sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa bisnis yang paling diminati di dunia dan menumbuhkan kepercayaan investor,” katanya.

Anthony juga menyarankan kepada pihak yang berwenang agar Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat harus tetap ada di Jakarta. 

Baca juga: Politisi PDIP Sesali Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN Nusantara, Seharusnya Tanah Gusuran

Termasuk kantor-kantor pemerintahan pusat yang terkait investasi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kantor Kementerian Perdagangan.

“Keberadaan mereka juga masih sangat dibutuhkan di Jakarta, apalagi penyumbang terbesar ekonomi Jakarta adalah perdagangan, sehingga perlu dipikirkan agar infrastruktur-infrastruktur penunjang investasi seperti hukum dan kantor pemerintahan terkait investasi tidak dipindah ke IKN,” imbuhnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved