Sarungan di IKN, Giring Akan Bangun Kantor PSI di Sana untuk Tangkal Intoleransi dan Pemecah Belah

"Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi pada proses ini. Ikut menjadi bagian dalam perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara," ujar Presiden Jokowi.

Selain pembangunan IKN, akselerasi ekonomi Indonesia juga akan terjadi karena hilirisasi Industri.

Oleh karena itu, kata Presiden Jokowi, hilirisasi akan terus  dilanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. 

"Hal ini akan membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak," ucap Presiden Jokowi.

"Selain itu, nilai ekspor kita akan terus meningkat, akan terus memperbaiki balance of payment kita, dan memperkokoh fiskal serta moneter kita. Hal ini akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian kita," jelas Presiden Jokowi.

Presiden Jokow menambahkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat pengembangan ekonomi hijau yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Alam Indonesia memberikan modal besar untuk mengembangkan energi hijau yang murah. 

"Listrik tenaga air, listrik panas matahari, listrik panas bumi, sangat melimpah di negara kita Indonesia. Kekuatan ini harus kita optimalkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era ekonomi hijau ke depan," papar Presiden Jokowi.

Baca juga: Ketua Komisi II soal Pemindahan IKN: Jakarta Sudah Tak Kuat Tahan Beban Pertumbuhan Segala Aspek

PNS bisa panjang umur

Terpisah, Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof M Ryaas Rasyid mengatakan, keputusan pemerintah pusat itu akan berimplikasi pada usia aparatur sipil negara (ASN) yang lebih panjang.

Dia menganggap, ASN tidak akan mengalami stres seperti halnya Jakarta yang kental dengan nuansa kemacetan dan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pasalnya, lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih sangat sepi karena berawal dari hutan.

Di sisi lain, jumlah penduduk di sana juga masih sangat sedikit dibanding Provinsi Jakarta yang mencapai 10,6 juta orang.

“Di sana tuh pusat pemerintahan, biar tenang gitu loh. Sepi, tenang bisa konsentrasi pikiran, tidak macet di jalan dan umur panjang di sana. Orang-orang pemerintahan tidak akan terganggu demonstrasi karena penduduknya sedikit,” kata Prof Ryaas pada Selasa (22/3/2022).

Hal itu dikatakan Prof Ryaas saat diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) yang digelar DPD Golkar DKI Jakarta, di Menteng, Jakarta Pusat.