Berita Jakarta

Haris Azhar dan Fatia akan Uji Penetapan Tersangka Laporan Luhut Binsar Pandjaitan

Meski ditetapkan jadi tersangka, Haris Azhar dan Fatia akan mengujinya dengan praperadilan

warta kota/miftahulmunir
Aktivis HAM Haris Azhar mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2022), untuk menjalani pemeriksaan sebagai tesangka. 

Haris Azhar dan Fatia Bakal Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum: Ini untuk menguji Penetapan Tersangka Laporan Lord Luhut

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Aktivisi HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti tidak khawatir kalau harus ditahan penyidik Polda Metro Jaya paska ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (18/3/2022).

Namun untuk penetapan tersangka ini, Haris dan Fatia akan mengujinya dengan praperadilan.

Kuasa Hukum Haris dan Fatia, Nur Kholis menjelaskan, keduanya merupakan warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang harus dilindungi dari jeratan hukum.

"Ada hak dari pak Haris dan Fatia sebagai tersangka untuk menguji tidak harus melulu lewat praperadilan meskipun tadi disampaikan kita akan ajukan," tuturnya Senin (21/3/2022) malam.

Baca juga: Tak Di Penjara Usai Diperiksa Sebagai Tersangka, Fatia dan Haris Azhar Pastikan Ajukan Praperadilan

Namun, ia tidak menampik aparat kepolisian memiliki otoritas menjalankan fungsi dan mengevaluasi penyidikan dalam kasus ini.

Sebab, polisi bisa menghentikan penyidikakan ini demi hukum dan juga bisa melakukan penyelidikan terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris terkait dengan kejahatan ekonomi.

"Jadi kita lihat, apakah kepolisian cukup berimbang, fair, tidak diskriminatif untuk memeriksa, kita tahu ada aturan surat edaran Kabareskrim sampai saat ini tidak pernah dicabut," tuturnya. 

Ia menyarankan kepada aparat kepolisian untuk lebih dahulu menyelidiki laporan skandal ekonomi, dugaan korupsi dan gratifikasi.

Baca juga: Haris Azhar Gosok Gigi agar Mulut tak Bau saat Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Tapi faktanya, lanjut Nur Kholis, penyidik justru lebih mendahulukan laporan Lord Luhur Binsar Pandjaitan.

"Pak Jokowi punya aturan mengeluarkan Perpres, orang yang mengungkap skandal suatu kejahatan ekonomi, berhak untuk mendapatkan Rp100 juta reward bukan untuk dipenjara," tegas Nur.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah selesai memeriksa Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti Senin (21/3/2022).

Keduanya keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 19.34 WIB.

Ia diperiksa Polda Metro Jaya sebagai tersangka kurang lebih sekitar delapan jam, dipotong dengan satu jam istirahat.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved