Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kota Tangerang Ajukan Raperda Inisiatif Pengelolaan Zakat

DPRD Kota Tangerang ajukan lima Raperda, dua diantaranya adalah Raperda inisiatif, yaitu Pengelolaan Zakat dan Pengelolaan Sistem Drainase.

dok. DPRD Kota Tangerang
Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2021 dan penyampaian Raperda inisiatif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Senin (21/3/2022). 

WARTA KOTA, KOTA TANGERANG - DPRD Kota Tangerang menggelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Wali Kota Tangerang Tahun 2021 serta pengajuan lima rancangan peraturan daerah (Raperda), dua diantaranya adalah Raperda inisiatif.

Dua raperda inisiatif yaitu terkait Raperda Pengelolaan Zakat serta Raperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, didampingi Wakil Ketua I, Turidi Susanto dan Wakil Ketua III Tengku Iwan Jayasyahputra.

Turut pula  dihadiri Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Wakil Wali Kota H. Sachrudin, di Ruang  Paripurna DPRD Kota Tangerang, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Arief R Wismansyah Sambut Baik Raperda Inisiatif UMKM dari DPRD Kota Tangerang

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyampaikan, terkait pengelolaan zakat, DPRD menginginkan agar ada penguatan aturan dengan mendorong pemerintah daerah agar membuat aturan yang dapat mempermudah penyaluran dan penarikan zakat.

"Raperda inisiatif ini, hasil kawan-kawan dewan menyerap aspirasi dari masyarakat dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang ada," ujar Gatot.

Gatot menambahkan, DPRD mengambil inisiatif untuk menjadikan aspirasi masyarakat tersebut sebagai Perda. Ia pun berharap, dengan adanya Perda pengaturan zakat akan lebih mudah dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

“Apalagi, untuk potensi zakat di Kota Tangerang sangat besar, sebab mayoritas masyarakat Kota Tangerang yaitu muslim,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto menambahkan, fungsi zakat sebetulnya sangat banyak. Salah satunya adalah fungsi sosial.

"Misalnya jika ada kejadian bencana, seperti banjir, dan sebagainya. Kalau dana yang bersumber dari zakat ini bisa segera disalurkan. Sedangkan, kalau melalui APBD butuh waktu atau proses yang harus ditempuh, tapi kalau dari Baznas melalui Perda Zakat, nantinya bisa segera disalurkan," ungkap Turidi.

Terkait Perda Drainase, Turidi, berharap ada grand design secara keseluruhan, titik banjir itu  bisa terlacak dengan cepat dan tepat.

“Dengan demikian, mampu menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh,” pungkasnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved