Berita Nasional

Adukan Nasib Soal Hibah Besi Freeport, Suku Kamoro Gelar Aksi Unjuk Rasa di MA dan PN Jakpus

Adukan Nasib Soal Hibah Besi Freeport, Suku Kamoro Gelar Aksi Unjuk Rasa di MA dan PN Jakpus. Berikut selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Lima Dasar Kampung (Lima Daskam) asal Timika Mimika Papua mengelar aksi unjuk rasa di Sekretariat Mahkamah Agung pada Selasa (22/3/2022). 

Besi-besi tersebut kemudian di sebar dibeberapa wilayah di Indonesia seperti Serang, Surabaya, hingga Medan, Sumatera Utara.

Para kepala suku kemudian melaporkan itu Ketua Dewan Pimpinan Adat (DPA) Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Robertus Waropea.

Para kepala suku lima kampung ini kemudian menggugat jual beli itu ke Pengadilan Cibinong Bogor.

"Saya berjuang untuk masyarakat saya di kampung ini yang hancur. Tapi daerah bapak masih utuh, daerah saya sudah rusak apa yang saya mau cari, semuannya habis digunakan oleh Freeport. Saudara harus malu dengan saya. Sekarang hak kami mau kalian ambil," tuturnya.

Kuasa hukum 5 Daskam Suku Kamoro, dari Mega & Associates Law Office, Gimono Ias mengatakan,  kedatangan kliennya ke PN Jakarta Utara untu menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Cibinong Bogor.

Antara lain memutuskan pihak berhak mendapatkan besi PT Freeport Indonesia itu adalah masyarakat di lima kampung Kamoro di Timika berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 31/ Pdt. G/ 2017/ PN. Cbi. Tanggal 19 Oktober 2017 jo.

Penetapan Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi. jo. Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Tanggal 23 Februari 2021.

"Kami kemarin ketemu ketua Pengadilan Jakarta Utara. Intinya, kami mewakili masyarakat Timika Lima Daskam dan Suku Kamoro meminta mohon agar segera dilaksanakan eksekusi besi di Jakarta Utara yang merupaka  milik Suku Kamoro. Karena sudah konstatering tanggal 17 Juni 2021. Dan dilanjutkan rapat kordinasi pengamanan di pengadilan itu tanggal 24 September 2021," jelasnya di Sekertariat Mahkamah Agung.

Lanjut Gimono mengatakan, sudah berjalan dari konstatering dan rapat tersebut, eksekusi belum juga dilaksanakan oleh pengadilan.

"Tapi belum dilaksanakan ada apa? Kami berharap pengadilan melanjutkan proses eksekusi seusuai alur aturan yang berlaku," lanjutnya.

Gimono menjelaskan, dalam aksi kemarin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tumpal Sagala, melalui utusannya,  menyampaikan kepada masyarakat suko Kamoro bahwa sebelum eksekusi, Pengadilan akan lebih dulu melakukan sita eksekusi.

Namun Suku Kamoro menolak karena sudah menanti 7 tahun hingga melalui konstatering dan rakor pengamanan.

"Kami di sana sampe malam kemarin, kepala Pengadilan tidak bisa keluar karena kami menunggu di luar, kepala pengadilan hanya menyampaikan oleh perwakilan pengadilan," jelas Gimono.

"Mereka ini sudah berjuang 7 tahun, dan menang di pengadilan. Sudah konstatering dan rakor pengamanan tapi sampai sekarang tidak diekseusi," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved