HET Minyak Goreng Dicabut, IKAPPI: Kenaikan Harga Sudah Tak Terbendung

WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Sekjen DPP IKAPPI), Reynaldi Sarijowan buka suara terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang dicabut pemerintah.

Menurutnya, pergerakan harga minyak goreng sudah tak terbendung.

Pihaknya pun minta pemerintah untuk segera memastikan distribusi minyak goreng segera merata di seluruh wilayah.

"Begitu HETnya dicabut evaluasi atas HET ini tentu harga-harga tak terbendung. Maka besar harapan kami agar fokus pendistribusiannya secara merata, baik kemasan maupun curah subsidi," ucap Reynaldi saat dihubungi, Senin (21/3/2022).

Sementara itu, Dian (46) karyawan Toko Agen Merang Bekasi Timur mengatakan bahwa memang sejak HET minyak goreng kemasan dicabut banyak pelanggan yang mengeluhkan harganya menjadi tinggi.

Baca juga: Pedagang Sembako Keluhkan Penurunan Penjualan Minyak Goreng Kemasan, Akibat Harga yang Tinggi

"Iya sebelumnya kan yang subsidi itu, Rp14.000 perliter sedangkan untuk dua liternya Rp28.000. Sekarang naik perliternya Rp 24.000," ucapnya saat ditemui di Toko Merang, Rawalumbu, Bekasi, Minggu (20/3/2022).

"Pelanggan seperti penjual nasi Warteg, gorengan, sempat komplen ya," tambah dia.

Sebelumnya diketahui, di tengah kelangkaan minyak goreng, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamad Lutfi membuat keputusan mengejutkan dengan mencabut peraturan Harga Eceren Tertinggi - HET minyak goreng.

Pemerintah pusat sempat menetapkan HET minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

Kebijakan ini menyebabkan stok minyak goreng di supermarket maupun minimarket langka.

Kini, aturan tersebut dicabut dan harganya kembali normal atau menjadi mahal karena terkait penetapan harga minyak goreng itu diserahkan pada mekanisme pasar.

Pasalnya, semenjak HET dicabut, minyak goreng bermunculan di minimarket namun harganya naik drastis.

Sehari setelah pemerintah mencabut aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET), minyak goreng yang biasanya sulit ditemukan di gerai mini market, kini mendadak muncul. 

Reseller Gelar Aksi Borong

Satgas Pangan Polri meminta produsen minyak goreng untuk tidak mengurangi produksi.

Sedangkan, distributor dminta untuk memercepat penyaluran dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga minyak goreng terjangkau oleh masyarakat.

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng di dalam negeri beberapa waktu terakhir lebih disebabkan oleh terhambatnnya distribusi.

Hal itu terjadi, karena pelaku usaha mengurangi produksi dan distribusi.

"Kelangkaan minyak goreng juga disebabkan adanya indikasi aksi borong dan penyimpanan stok dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan bulanan. Kemudian, dijual kembali oleh reseller atau spekulan dengan harga di atas ketentuan,” kata Helmy dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2022).

Video Minyak goreng Langka

Menurut dia, hal itu menyebabkan terhambatnya proses distribusi sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. 

"Untuk mengatasinya, Satgas Pangan melakukan terus monitoring di lapangan untuk mengetahui hambatan distribusi,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan, Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen ini menegaskan bahwa Satgas Pangan Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan.

"Satgas Pangan Polri dibentuk oleh Kapolri sebagai wujud kepedulian Polri mendukung pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pangan, baik harga, ketersediaan maupun distribusi, melalui sinergitas dengan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan, mencari akar masalah dan solusi,” kata Helmy.

Untuk menghadapi gejolak harga minyak sawit mentah (CPO) ke depan, tutur Helmy, Satgas Pangan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi yang lebih ideal dan memiliki fleksibilitas,” ujarnya.

Dia berharap regulasi yang dibuat terimplementasikan dengan baik sehingga stabilisasi minyak goreng dapat berjalan dengan baik pula.

"Kami akan melaksanakan monitoring dan pengecekan di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi, sehingga ketersediaan minyak goreng curah aman dan harga sesuai ketentuan,” tegasnya.

Helmy menjelaskan, sebelum SE Kementerian Perdagangan berlaku pada 16 Maret 2022 pukul 00.00 WIB, berdasarkan data Kemendag, ketersediaan minyak goreng aman, namun keadaan di lapangan terjadi kelangkaan.

“Ketersediaan di pasar tradisional aman walaupun harganya cukup mahal atau di atas HET. Kenaikan harga disebabkan oleh harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng meningkat, sebaliknya ketersediaan di gerai modern mengalami kekosongan karena meningkatnya permintaan karena di gerai modern sudah mengikuti HET,” jelas Helmy. 

Menurut dia, kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh naiknya harga CPO internasional hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya, sehingga berdampak pada naiknya Harga Pokok Produksi (HPP).

“Berbagai langkah stabilisasi dengan melakukan beberapa intervensi pasar telah dilakukan, karena kenaikan harga CPO yang cukup tinggi dan besarnya disparitas harga dalam negeri dengan luar negeri, tentunya langkah stabilisasi dan intervensi pasar yang melawan arus akan mengalami kesulitan karena yang dilawan mekanisme pasar nasional dan internasional,” ujarnya.

Kebijakan yang dilakukan saat ini antara lain relaksasi HET minyak goreng kemasan, sesuai SE Kemendag No. 9 tahun 2022, yang diharapkan terjadi segmentasi dan hukum pasar, sehingga harus optimistis akan kembali normal mengikuti harga keekonomian.

Dia mengatakan pemerintah berpihak pada masyarakat dan usaka kecil dan mikro dengan penetapan HET migor curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg sesuai Permendag No. 11 tahun 2022.

Hal ini dimaksudkan agar dapat meringankan beban masyarakat dan usaha mikro dan kecil yang terdampak atas kenaikan minyak goreng.

“Selisih HET migor curah dengan harga keekonomiannya akan ditutup dengan dana BPDP KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), leading sector-nya Kemenperin,” pungkasnya.

Helmy menegaskan, Polri melalui Satgas Pangan akan melakukan back up dalam pengamanan dan pengawasan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, serta penindakan bagi oknum atau pelaku sebagai ultimum remedium.