Pemilu 2024

YLBHI Minta Masyarakat Lebih Siaga dan Hati-hati Terhadap Isu Tunda Pemilu dan Masa Jabatan Presiden

YLBHI lantas mengimbau masyarakat lebih siaga dan berhati-hati terhadap kedua isu tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, sengaja dimunculkan sejak lama. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, sengaja dimunculkan sejak lama.

Kata Isnur, sebelum para elite politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan opininya, Ketua MPR Bambang Soesatyo lebih dahulu melempar isu terkait.

Bamsoet sebelumnya kerap berbicara untuk mendorong adanya amandemen dan menambah masa jabatan presiden.

Baca juga: Setelah Buka dan Tonton Langsung Balapan MotoGP Mandalika, Jokowi Bakal Langsung Terbang ke Bali

"Pernyataan terbuka yang disampaikan berbagai elite. Misalnya Bambang Soesatyo, mendorong amandemen, menambah masa jabatan presiden."

"Jadi bukan Airlangga, Muhaimin, Luhut, tapi sudah sangat konsisten para pejabat dan pemimpin partai yang mereka punya kuasa, punya peluang menentukan kebijakan secara terbuka menyampaikan di ruang publik," kata Isnur dalam diskusi daring, Sabtu (19/3/2022).

Menurutnya, pernyataan para elite dan pejabat yang satu suara ini menandakan isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan secara mafioso atau kongkalikong.

Baca juga: Haris Azhar-Fatia Jadi Tersangka, Jubir Luhut: Jangan Terus Berlindung di Balik Jubah Pejuang HAM

Sehingga kata Isnur, tindakan yang dilakukan mafia bukan cuma ada di masalah minyak goreng, tapi juga terjadi pada isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini menandakan kebusukan ini dilakukan secara mafioso, secara kongkalikong bersama."

"Jadi kalau Mendag cerita kalah oleh mafia, ini agenda mafia bukan hanya di minyak."

Baca juga: Jokpro Dukung Jokowi Jabat Tiga Periode tapi Harus Tetap Lewat Pemilu 2024

"Agenda mafia termasuk bersama-sama melanggar konstitusi."

"Level Menko Marves, Menko Perekonomian tidak malu mengajarkan masyarakat mengkhianati konstitusi," ucap Isnur.

YLBHI lantas mengimbau masyarakat lebih siaga dan berhati-hati terhadap kedua isu tersebut.

"Kami mendorong masyarakat lebih siaga, berhati-hati," ujar Isnur. (Danang Triatmojo)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved