Fadli Zon: Selama Tak Ubah Aturan, Isu Penundaan Pemilu Cuma Pepesan Kosong

WARTAKOTALIVE, BALI - Surat undangan berkop Kemenkopolhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai isu penundaan Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022), beredar di media sosial.

Dalam dokumen yang tersebar, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama, Rabu (16/3/2022).

Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.

Baca juga: Jadi Tersangka, Haris Azhar Sindir Luhut Ogah Buka Big Data 110 Juta Warga Ingin Tunda Pemilu

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan kesepakatan DPR bersama pemerintah dan penyelenggara, soal jadwal Pemilu 2024.

"Menurut saya sebenarnya undang-undang kita ketok kemarin dan kita tahu proses pembuatan undang-undang itu cukup panjang antara DPR.dan pemerintah."

"Termasuk dengan diakhiri pernyataan dari Presiden dan akhirnya jadi undang-undang," kata Fadli di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Baca juga: Cuti Jelang Bebas, OC Kaligis Keluar dari Lapas Sukamiskin

Fadli mengimbau penyelenggara pemilu fokus menyiapkan tahapan Pemilu 2024.

Apalagi, lanjut Fadli, konstitusi mengatur pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali.

"Saya kira harusnya penyelenggara berkonsentrasi persiapan untuk menyukseskan sesuai dengan jadwal."

Baca juga: Penyintas yang Sudah Divaksin Paling Kebal Covid-19, Kadar Antibodinya Tembus 1.000

"Apalagi memang secara konstitusi pembatasan itu sudah menjadi norma yang inheren dengan reformasi dan demokrasi kita," beber Fadli.

Fadli menilai wacana penundaan pemilu yang berkembang selama ini sekadar omongan belaka, selama tidak mengubah aturan.

"Ya selama isu tidak menyentuh pada perubahan aturan, sebenarnya itu pepesan kosong menurut saya ya," ucapnya.

Penjelasan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan beredarnya undangan berkop surat Kemenko Polhukam di media sosial.