Aksi Terorisme

Radikalisme Susupi PNS, Tes Mental Ideologis Seperti di Era Soeharto Dinilai Perlu Dihidupkan Lagi

Jumlah tersangka dan narapidana terorisme berlatar belakang PNS berjumlah 15 orang per 15 Maret 2022.

Editor: Yaspen Martinus
ilustrasi
Indikasi radikalisme menyusup ke kalangan pegawai negeri sipil (PNS), semakin marak. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indikasi radikalisme menyusup ke kalangan pegawai negeri sipil (PNS), semakin marak.

Hal tersebut di antaranya dinilai dari pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, yang menyatakan jumlah tersangka dan narapidana terorisme berlatar belakang PNS berjumlah 15 orang per 15 Maret 2022.

Menanggapi indikasi maraknya radikalisme menyusup ke kalangan PNS, pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib menjelaskan, ada dua kelompok teror di Indonesia yang masih aktif.

Baca juga: Mabes Polri Nilai Keputusan Hakim Vonis Bebas Dua Polisi Penembak Anggota FPI Independen

Yakni, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ke ISIS, dan Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi ke Al Qaeda.

Keduanya, kata dia, sama sama berupaya merekrut kader baru dari berbagai kalangan.

Bedanya, lanjut dia, jika anggota baru bergabung JAD, dia pasti melepaskan titel profesinya secara penuh, karena bagi ISIS haram menerima uang dari negara.

Baca juga: Dikabarkan Ada di Amerika Serikat, Polisi Gandeng FBI Kejar Saifuddin Ibrahim

Namun tidak demikian bagi JI.

Mereka, kata dia, justru membolehkan anggotanya berprofesi apa saja, termasuk menjadi PNS.

Ia memandang maraknya fenomena tersebut di antaranya disebabkan perekrutan teror berhasil, karena organisasi teror sangat agresif dan militan dalam merekrut anggota baru.

Baca juga: BREAKING NEWS: Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Pandjaitan

Sementara, lanjut dia, upaya pembentengan ideologis oleh pemerintah kalah agresif dari upaya perekrutan teror.

"Perlu ada tes wawancara mental ideologis seperti di era Soeharto pada saat rekrutmen CPNS."

"Dan juga pada saat akan naik pangkat atau jabatan," kata Ridlwan saat dihubungi Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Senin Pekan Depan Haris Azhar dan Fatia Diperiksa Sebagai Tersangka, Konten YouTube Jadi Alat Bukti

Selain itu, kata dia, dalam konteks tes tersebut, pewawancara juga harus dibekali pemahaman lengkap tentang ideologi yang berbahaya bagi Pancasila.

"Pewawancara harus dibekali pemahaman yang lengkap tentang ideologi yang berbahaya bagi Pancasila," bebernya. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved