BPK DKI Jakarta Diminta Turun Gunung Audit Anggaran Formula E, LBH: Agar Masalahnya Terang

Ketua LBH Pijar Madsanih Manong minta kembali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta untuk turun gunung mengaudit anggaran Formula E DKI Jakarta.

Editor: PanjiBaskhara
Mahindra
Ketua LBH Pijar Madsanih Manong minta kembali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta untuk turun gunung mengaudit anggaran Formula E DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM - Saat ini, anggaran Formula E DKI Jakarta yang membengkak masih menjadi perbincangan hangat publik.

Mengenai hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Madsanih Manong angkat bicara.

Madsanih meminta kembali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta untuk turun gunung.

Hal tersebut untuk mengaudit laporan pembiayaan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ajang Formula E.

Terlebih, adanya berita tidak sedap soal kejanggalan pembengkakan anggaran pembuatan sirkuit Formula E yang mencapai Rp 10 miliar.

"Apabila proyek sirkuit dan penyelengaraan balap mobil formula E mengunakan uang negara APBD DKI Jakarta, kita berharap BPK harus segera melakukan audit"

"Agar masalahnya terang berapa potensi kerugian negara sebenarnya," tegas Madsanih, pada Sabtu (19/3/2022).

Menurutnya, jika hal itu benar terjadi potensi kerugian negara maka sudah semestinya BPK segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut untuk melakukan tinda lanjut yakni mengusut tuntas dugaan kasus korupsi ajang mobil balap listrik tersebut.

"Lebih lanjut, apabila ada potensi kerugian negara maka BPK segera koordinasi dengan KPK," jelasnya.

Madsanih berpesan, agar proyek-proyek yang jadi sorotan publik khususnya Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menunjuk kontraktor pelaksana yang profesional.

Hal tersebut agar bisa terhindar adanya pembengkakan anggaran di tengah jalannya proyek pembangunan sirkuit Formula E DKI Jakarta.

"Seharusnya proyek yang menjadi sorotan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menunjuk kontraktor pelaksana yang profesional," katanya.

Oleh karenanya, ia kembali menegaskan memberikan rekomendasi kepada BPK agar melakukan audit secepatnya, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi studi kelayakan atau feasibility study Formula E.

"Saya berharap audit BPK secepatnya dilakukan agar masalah nya terang," katanya.

(Wartakotalive.com/CC)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved