Transportasi Jakarta

Wagub Ariza Pastikan Subsidi Transportasi di Jakarta juga Untuk Warga Luar DKI

Ariza mengatakan, semua orang yang memakai transportasi umum di Jakarta akan mendapatkan pelayanan yang sama.

Warta Kota/ Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat,Rabu (9/3/2022) malam 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza memastikan subsidi transportasi umum sekitar Rp 3 triliun di Jakarta dapat dinikmati warga luar DKI. Pemprov DKI, kata dia, tidak pernah membedakan pelayanan transportasi umum di Jakarta.

“Terlepas yang menikmati tidak semua warga Jakarta ya, kita ini sebangsa Setanah Air jadi tidak bisa dipilah-pilah. Umpama warga Jakarta harga sekian, lalu warga luar Jakarta sekian, tidak mungkin seperti itu,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Jumat (18/3/2022).

Ariza mengatakan, semua orang yang memakai transportasi umum di Jakarta akan mendapatkan pelayanan yang sama.

Pemerintah daerah tidak akan membedakan latarbelakang pekerjaan, maupun domisilinya selama mereka memakai transportasi umum.

Hal ini sebagaimana arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang transportasi, maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Hingga kini, Dinas Perhubungan bersama BUMD transportasi masih membahas tarif terintegrasi JakLingko untuk tiga angkutan umum sebesar Rp 10.000.

Baca juga: Sistem Integrasi Moda Transportasi Jakarta Akan Ditiru Palembang, Sistemnya Sedang Dipelajari

Tiga angkutan umum adalah bus Transjakarta, kereta MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mencari formula terbaik untuk mengurangi nilai subsidi, tanpa mengurangi pelayanan kepada pelanggan.

“Memang selama ini transportasi disubsidi oleh pemerintah, sebenarnya subsidi transportasi itu tidak terjadi di kota-kota besar Indonesia saja, tapi di seluruh dunia umumnya disubsidi pemerintah,” jelas Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, tiga BUMD akan mengalami defisit pendapatan sekitar Rp 14,46 miliar jika tarif integrasi ditetapkan Rp 10.000 per orang.

Baca juga: Usai Dapat Penghargaan Inovasi Transportasi, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet di Dunia

Namun potensi ini dapat ditanggulangi dengan dana public service obligation (PSO) sebesar Rp 3,16 triliun.

“PSO yang sekarang mampu menutupi pengaruh dari penerapan tarif integrasi,” kata Syafrin.

Kata Syafrin, jika tarif integrasi belum diterapkan, PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta bisa mendapatkan keuntungan Rp 859 miliar.

Baca juga: Pendapat Serikat Pekerja Transportasi Jakarta tentang Perselisihan Karyawan dengan TransJakarta

Sementara pada 2020 lalu, mereka membukukan laba bersih Rp 380 miliar.

Kemudian pada 2021 lalu, tiga BUMD itu membukukan keuntungan dari tiket sebesar Rp 292 miliar. Bila menerapkan tarif terintegrasi pendapatan mereka akan mencatat minus Rp 4 miliar.

“Tahun 2021 kemarin, yang sudah direalisasikan (subsidi PSO) ini total Rp 3,8 triliun,” kata Syafrin. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved