Senator Otopianus Tebai Sebut Warga Papua Tolak Daerah Otonomi Baru

"Saya merampung aspirasi masyarakat terkait Penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah Papua, Provinsi Papua Selatan"

Editor: Ahmad Sabran
Istimewa
Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Otopianus P Tebai 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Otopianus P Tebai menyebut warga Papua menolak pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru.

Hal tersebut didapatnya setelah menggelar masa reses di daerah pemilihannya.

"Saya banyak merampung aspirasi masyarakat terkait Penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah Papua, Provinsi Papua Selatan. Hampir semua elemen di Papua menyampaikan hal yang sama soal Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan hasilnya saya sudah sampaikan pada pembukaan Sidang Paripurna DPD-RI, sebagai Tupoksi sebagai Anggota DPD-RI Dapil Papua," ujarnya di Jakarta, dalam keterangannya yang diterima Kamis (17/3/2022).

Tebai mengatakan, adanya aksi unjuk rasa di Kabupaten Yahukimo, serta aksi damai di beberapa daerah, diantarantanya, Paniai, Dogiyai, Wamena, dan di Jayapura hingga terjadi penangkapan mahasiswa, dinilainya merupakan bentuk aspirasi biasa.

Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Melantik Komisioner KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 pada 11 April 2022

Ia meminta kepada aparat keamanan agar segera membebaskan para mahasiswa karena negara menjamin berpendapat di muka umum.

"Sejauh masyarakat tidak anarkis, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan jangan dihentikan paksa. Kalau dihentikan paksa jelas pasti terjadi ricuh," kata dia.

Tebai meminta aparat juga profesional dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan bangsa.

Baca juga: Sambangi Suku Anak Dalam, Mensos Risma Dukung Mereka Kejar Ketertinggalan

"Kami ini perwakilan daerah, sehingga pemerintah juga harus melibatkan dan mendengar kami sebagai anggota DPD-RI. Kami tahu betul soal kebutuhan atau persoalan daerah kami, dan juga sudah diamankan oleh konstitusi," tuturnya.

Pemerintah, kata dia, jangan hanya berpikir membuat pemekaran atau DOB, namun mencari solusi soal percepatan pembangunan Papua. Antara lain dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga papua.

"Juga perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat juga karena semua itu baik adanya," kata dia.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved