Luhut Klaim 110 Juta Rakyat Ingin Pemilu 2024 Ditunda, Puan Maharani: Kami Punya Big Data Juga

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemilih PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024.

Ketua DPR Puan Maharani lantas membantah klaim Luhut tersebut.

Puan yang juga Ketua DPP PDIP ini mengatakan, partainya memiliki data sendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan: Rem Sudah Sangat Bisa Dilonggarkan

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," kata Puan saat ditemui di komplek Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Bahkan, Puan menyebut data yang dimiliki PDIP juga berupa big data.

"Dan data kami partai politik, big data juga," ucapnya.

Baca juga: 101 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatannya Bakal Digantikan oleh ASN JPT Madya dan Pratama

Sebelumnya, Luhut mengaku memiliki big data dari rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

“Kita kan punya big data, dari big data itu, 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” ucap Luhut saat wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Dari big data tersebut, kata Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin ada kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.

Baca juga: Munarman Dituntut Hukuman Delapan Tahun Bui, Status Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal Meringankan

"Kalau di bawah, (masyarakat) menengah bawah ini itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi."

"Tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah, itu kan menimbulkan tidak bagus,” bebernya.

Luhut juga mengklaim masyarakat menyoroti besarnya anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mencapai Rp110 triliun, di kala situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Munarman Bilang Tuntutan Delapan Tahun Penjara yang Diminta Jaksa Kurang Serius

“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih?"

"Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong,” cetus Luhut. (Fransiskus Adhiyuda)