KPK Khawatir Edhy Prabowo Lolos dari Hukuman Bayar Uang Pengganti Kerugian Negara

Ali menuturkan, KPK sampai saat ini belum mengetahui secara rinci putusan lengkap kasasi Edhy.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KPK mengkhawatirkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak mendapat hukuman pidana pengganti pada putusan kasasi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhawatirkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak mendapat hukuman pidana pengganti pada putusan kasasi.

Sebab, amar putusan kasasi tidak menyebutkan pidana pengganti untuk Edhy.

"Kami belum mendapatkan informasi terkait bagaimana dengan uang pengganti yang dituntut oleh KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: PNS yang Diciduk Densus 88 di Tangerang Berperan Ajukan Nama-nama Anggota Jamaah Islamiyah

Ali menuturkan, KPK sampai saat ini belum mengetahui secara rinci putusan lengkap kasasi Edhy.

Komisi anti-korupsi baru sekadar membaca putusan kasasi tersebut melalui pemberitaan media massa.

KPK tidak menemukan adanya pemberitaan yang menyebutkan adanya penjatuhan hukuman pidana pengganti untuk Edhy Prabowo.

Baca juga: DAFTAR Lengkap PPKM Jawa-Bali Hingga 21 Maret 2022: Level 4 Tambah Jadi Tujuh Kabupaten/Kota

"Oleh karena itu, tentu nanti kami akan lihat pada putusan dari Mahkamah Agung ini, terkait dengan uang pengganti, apakah dijatuhkan juga terhadap terpidana Edhy Prabowo ini," tutur Ali.

Ali menjelaskan, pidana pengganti biasanya hanya ada dalam kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

Namun, kasus suap yang dilakukan Edhy Prabowo diyakini berbeda.

Baca juga: Tidak Dibolehkan Ikut Konvoi Bareng Pembalap MotoGP Mandalika, Jokowi Lemas

KPK melihat adanya kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Pada umumnya uang pengganti ini kan dijatuhkan pada pasal-pasal 2 atau pasal 3 yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara."

"Khusus untuk perkara Edhy Prabowo ini kami tetap menuntut juga, sekalipun perkara yang berhubungan dengan pasal-pasal penyuapan," terang Ali.

Baca juga: Sulit Deteksi Kasus Positif, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tunda Penghapusan Syarat Tes Covid-19

Ali menegaskan, pihaknya akan mengupayakan adanya pidana pengganti terhadap Edhy.

KPK bakal memaksimalkan kerugian negara meski kasus Edhy merupakan suap.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved